RIAUIN.COM - Pemprov Riau resmi mentransformasi sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital guna memastikan distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tepat sasaran dan transparan. Kebijakan ini dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA serta Penataan Tenaga Akuntansi di Pekanbaru, Senin (5/10/2026).
Langkah tersebut diambil untuk memangkas potensi kecurangan laporan kerja manual sekaligus menerapkan manajemen talenta secara adil bagi pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan pentingnya kriteria penilaian yang objektif agar seluruh pegawai mendapatkan hak sesuai dengan kontribusinya.
"Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagaimana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi bahwa untuk memaksimalkan potensi ASN harus ada alat ukurnya supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada semua ASN dan berlaku adil," kata Syahrial Abdi.
Ia menambahkan, pergeseran struktur organisasi yang kini lebih didominasi jabatan fungsional menuntut adanya tolok ukur kinerja yang spesifik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," ujar Syahrial Abdi.
Melalui integrasi Aplikasi SIGMA, kehadiran pegawai wajib dibuktikan dengan presensi biometrik, sementara hasil pekerjaan diunggah langsung ke dalam sistem untuk dibobot secara otomatis.
"Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem. Kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja, ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui, dan kemudian diberikan haknya," tuturnya.
Guna mendukung transisi ini, setiap kepala OPD diminta segera menunjuk Ketua Tim melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pemprov Riau juga tengah menyiapkan pembaruan aplikasi, penguatan fungsi pengawasan, serta penyesuaian Peraturan Gubernur terkait.
"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini," ucap Syahrial Abdi. (Bil)