RIAUIN.COM - Komisi III DPRD Provinsi Riau mengkritik keras sistem pembayaran pajak daerah yang masih mewajibkan transaksi tunai. Mekanisme manual tersebut dinilai tidak hanya membebaskan celah penyelewengan, tetapi juga menyulitkan masyarakat yang ingin menyetorkan kewajibannya.
Kritik tajam tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri. Ia menilai Bapenda Riau seharusnya sudah menerapkan teknologi digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mentransparansikan penerimaan daerah.
“Kekhawatiran kita dalam bentuk tunai ini ada kepentingan lain. Wajar dong kalau publik curiga, orang sudah begini maju kok malah pakai cara-cara tradisional,” kata Edi Basri saat ditemui di kantor DPRD Riau, Senin (31/8/2026).
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa instansi sekelas Bapenda mestinya tidak membatasi pilihan transaksi warga. Menurutnya, modernisasi sistem pembayaran merupakan langkah mutlak untuk menutup potensi penyalahgunaan anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Kan tidak mungkin setingkat Bapenda tidak bisa mengakomodir teknologi seperti itu. Saya tidak ingin mendengar ada keluhan masyarakat bayar pajak terkendala karena tidak cukup uang tunainya,” ujar Edi Basri.
Ia membandingkan pelayanan Bapenda dengan sektor ritel dan SPBU yang sudah jauh lebih adaptif dalam menyediakan beragam opsi pembayaran nontunai bagi konsumen.
“Kita lihat di SPBU-SPBU ada yang pakai QRIS, ada yang cash. Cari jalan semudah mungkin untuk mereka membayar pajak, tidak harus disyaratkan harus tunai,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera merombak dan mengevaluasi total mekanisme pemungutan pajak daerah. Bapenda diminta membuka sistem pembayaran digital seluas-luasnya demi menjamin akuntabilitas penerimaan kas daerah.
“Lakukan dengan cara terbuka, tempuh dengan cara yang mudah sekalipun untuk masyarakat bisa bayar pajak. Pembayaran pajak kan salah satu kewajiban masyarakat,” pungkas Edi Basri. (*)