RIAUIN.COM– Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bergerak melakukan sinkronisasi dan validasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) turun dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kembali Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2027 melalui pembaruan data yang menjadi dasar perhitungan pemerintah pusat.
Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Bupati Rohil, Senin (18/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Asisten III Setdakab Nurmansyah, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Sarman Syahroni, Kepala BKPSDM Yulisma, Kepala Dinas Pariwisata Hari Darma, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riwansyah, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Fauzi mengatakan, penurunan alokasi TKD membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk memenuhi belanja pegawai. Namun, pemerintah pusat masih membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan alokasi DAU apabila data yang menjadi dasar perhitungan telah diperbarui dan diselaraskan.
"Kami sudah berkomunikasi beberapa kali dengan pihak kementerian. Peluang untuk meningkatkan kembali DAU kita masih sangat terbuka, namun pemerintah pusat meminta daerah memperbaiki dan menyinkronkan kembali data-data yang dinilai belum selaras dengan data di kementerian," ujar Fauzi.
Untuk itu, seluruh OPD diminta menyelesaikan validasi data dalam waktu satu minggu sebelum pembahasan anggaran di tingkat pusat dimulai pada Juni mendatang. Selain melakukan pembaruan data, setiap OPD juga diminta aktif berkoordinasi dengan kementerian teknis serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir.
"Sebelum bulan Juni seluruh data harus sudah beres agar bisa langsung diserahkan ke kementerian terkait. Target kita, DAU tahun anggaran 2027 bisa meningkat atau minimal sama seperti perolehan tahun 2025," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Rohil, Sarman Syahroni, menjelaskan bahwa rekonsiliasi data menjadi faktor penting dalam penentuan besaran DAU. Sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dinilai berpotensi meningkatkan nilai transfer dari pemerintah pusat apabila tervalidasi dengan baik.
"Dokumen datanya sudah ada, tinggal kita validasi bersama. Jumlah penduduk terus bertambah dan Indeks Kemahalan Konstruksi juga meningkat akibat inflasi, penyesuaian harga BBM, serta kenaikan harga barang. Berdasarkan informasi BPS, IKK Rohil berada di posisi kedua tertinggi di Riau," jelas Sarman.
Di sisi lain, Sarman memastikan penurunan TKD tidak mengganggu pembayaran hak aparatur sipil negara. Menurutnya, gaji PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu untuk bulan Mei telah dibayarkan seluruhnya sesuai jadwal.
"Alhamdulillah, transfer DAU untuk pemenuhan gaji PNS dan PPPK penuh waktu berjalan lancar. Seluruh gaji bulan Mei sudah dibayarkan secara tuntas dan tepat waktu," pungkasnya.-nov