RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau kini memfokuskan penguatan fasilitas kesehatan rujukan seiring dengan meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah menyentuh angka 93 persen dari total populasi. Langkah ini menjadi poin krusial dalam upaya transformasi layanan kesehatan di wilayah Bumi Lancang Kuning.
Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur menjelaskan bahwa saat ini RSUD Arifin Achmad memegang peranan vital sebagai pusat rujukan tertinggi. Fasilitas ini menyediakan 497 tempat tidur, dengan 209 di antaranya dikhususkan bagi pasien umum untuk menjamin aksesibilitas layanan bagi masyarakat luas.
"Kami terus mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit di daerah, terutama yang masih kategori tipe D agar bisa naik kelas menjadi tipe C. Hal ini penting guna memeratakan distribusi layanan kesehatan dan memperkuat sarana serta prasarana yang ada," ujar Zulkifli Syukur dalam pertemuan bersama Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/4/2026).
Selain penguatan rumah sakit, Pemprov Riau mulai meninggalkan pola lama yang hanya berfokus pada pengobatan. Kebijakan kesehatan daerah kini diarahkan sepenuhnya pada aspek pencegahan melalui skrining kesehatan massal di 243 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Hingga penutupan tahun 2025, tercatat sebanyak 1.276.987 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis. Meski mencakup sekitar 18,75 persen dari total sasaran penduduk yang mencapai 6,8 juta jiwa, pemerintah mengakui masih ada hambatan teknis yang menghalangi akselerasi program ini.
Beberapa kendala yang menjadi catatan serius antara lain adalah keterbatasan sistem aplikasi data, stok bahan medis habis pakai, serta kondisi geografis Riau yang menantang. Selain itu, kelangkaan dokter spesialis di daerah pelosok masih menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi.
Melalui ruang koordinasi dengan legislator pusat tersebut, Pemprov Riau berharap adanya dukungan regulasi dan anggaran untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM kesehatan. Upaya ini dilakukan agar efisiensi pembiayaan kesehatan dapat tercapai melalui masyarakat yang lebih sadar akan deteksi dini penyakit. (Bil)