RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru memperketat pengawasan distribusi minyak goreng subsidi merek Minyakita menyusul terjadinya anomali harga dan kelangkaan stok di tingkat pedagang. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pasokan serta mencegah praktik spekulasi yang merugikan konsumen.
Pemerintah kota menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi yang ditengarai menjadi simpul penyumbatan stok. Pengawasan ini menjadi respons atas temuan di lapangan yang menunjukkan harga jual Minyakita telah menembus Rp17.000 per liter, atau berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
"Kami akan menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik pengumpulan untuk memastikan tidak ada stok yang ditahan," ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (15/4/2026).
Fokus utama pengawasan kali ini menyasar pada tingkat pengepul. Hal tersebut dilakukan guna memetakan hambatan distribusi, apakah murni disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari produsen atau adanya indikasi penimbunan oleh oknum tertentu di daerah.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan personel TNI dan Polri. Keterlibatan aparat penegak hukum bertujuan untuk memberikan sanksi tegas jika ditemukan unsur kesengajaan dalam menghambat distribusi demi meraup keuntungan pribadi di tengah kesulitan masyarakat.
Agung Nugroho menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari publik. Warga diharapkan segera melaporkan kepada otoritas terkait apabila menemukan gudang-gudang ilegal atau pedagang yang menjual komoditas subsidi ini jauh di atas ketentuan pemerintah.
"Partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan. Segera informasikan jika menemukan indikasi kelangkaan yang tidak wajar di lingkungan masing-masing," katanya.
Sejauh ini, selain masalah harga yang melambung, ketersediaan Minyakita di sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru dilaporkan mulai menipis dalam beberapa pekan terakhir, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan jangka panjang. -Juh