RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pemanfaatan data statistik yang akurat untuk menjaga stabilitas inflasi. Kebijakan berbasis data dinilai menjadi instrumen vital dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Bumi Lancang Kuning.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau Desy Riawati dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Senin (2/2/2026). Hadir pula dalam agenda tersebut Kepala Diskominfotik Riau Supriyadi yang mewakili Plt Gubri SF Hariyanto, serta Statistisi Ahli Madya Fitri Hariyanti.
Desy menjelaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka makroekonomi di atas kertas. "Ini adalah upaya konkret untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi serta memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan daya beli yang stabil," ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau berkomitmen menyelaraskan kebijakan pengendalian harga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi yang diusung meliputi penguatan pasokan pangan, efisiensi rantai distribusi, serta kolaborasi lintas sektor untuk memitigasi gejolak harga di pasar.
Selain inflasi, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada Nilai Tukar Petani (NTP). Sebagai provinsi yang bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian, angka NTP menjadi tolok ukur kesejahteraan produsen pangan.
"Data NTP dari BPS menjadi basis kami dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih adil. Kami ingin memastikan peningkatan produksi berjalan beriringan dengan perbaikan taraf hidup petani," kata Desy.
Berdasarkan data BPS, sektor pangan Riau menunjukkan tren positif. Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada 2025 diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton, atau tumbuh 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dikonversikan menjadi beras konsumsi, total produksi mencapai 127,77 ribu ton.
Capaian ini dianggap sebagai sinyalemen positif bagi ketahanan pangan daerah. Namun, pemerintah tidak lantas berpuas diri. Diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar ekspor, hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya tetap didorong untuk memperkuat struktur ekonomi.
Sinergi antara Pemprov Riau dan BPS diharapkan terus terjaga untuk memastikan arah pembangunan 2025–2029 tetap berada pada jalur yang tepat. "Pemerintahan berbasis data adalah kunci agar setiap kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan," pungkasnya. (Bil)