RIAUIN.COM - Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat pencapaian target pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan negara di level regional dipandang sebagai instrumen krusial untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Bumi Lancang Kuning.
Hal tersebut ditegaskan Ninno Wastikasari saat memimpin apel gabungan perdana di lingkungan Bapenda Riau, Senin (2/2/2026). Momentum ini menjadi arahan kebijakan pertama bagi Ninno setelah resmi dilantik oleh Pemerintah Provinsi Riau pada akhir Januari lalu.
Menurut Ninno Wastikasari, setiap komponen di dalam struktur organisasi—mulai dari pejabat struktural, fungsional, hingga staf teknis—memiliki tanggung jawab strategis yang saling berkelindan. Ia menekankan bahwa efektivitas penagihan dan pengelolaan pajak daerah akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
"Seluruh jajaran di Bapenda Riau memegang peranan vital. Kinerja kita adalah fondasi bagi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Riau," ujar Ninno Wastikasari di hadapan para peserta apel.
Dalam arahannya, Ninno Wastikasari juga menyoroti pentingnya penguatan disiplin dan sinergi lintas bidang. Ia berharap tidak ada ego sektoral yang menghambat realisasi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Komitmen kolektif untuk bekerja sesuai dengan regulasi dan tugas pokok fungsi (tupoksi) menjadi syarat mutlak dalam mencapai hasil maksimal.
"Mari kita jalankan amanah pimpinan ini dengan integritas tinggi dan kepatuhan penuh terhadap aturan yang berlaku," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Ninno Wastikasari berencana melakukan inspeksi mendadak dan kunjungan kerja berkala ke berbagai unit pelayanan teknis (UPT) di wilayah kerja Bapenda. Langkah ini diambil untuk memastikan proses birokrasi di lapangan berjalan transparan sekaligus menyerap aspirasi dari petugas garda terdepan.
Pemantauan langsung ke lapangan diharapkan dapat memetakan kendala teknis secara nyata, sehingga kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih presisi dalam mendongkrak performa pendapatan daerah Riau. (Bil)