RIAUIN.COM - Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto diminta untuk segera melantik 20 pejabat kepala organisasi perangkat daerah yang hingga kini masih berstatus pelaksana tugas menjadi pejabat definitif.
Hal ini disampaika Anggota Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Androy Ade Rianda, Kamis (15/1/2026). Menurutnya, keberadaan kepala OPD yang belum definitif menjadi kendala serius bagi kinerja pansus pendapatan daerah, terutama dalam hal koordinasi dan pembentukan tim kerja bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Kadisnya belum definitif, akibatnya kita susah bekerja. Padahal kita perlu membentuk dua tim kerja yang sejalan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Androy.
"Persoalan ini sebenarnya telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya bersama Plt Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Riau disebut berkomitmen membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah dari unsur eksekutif.
Mereka berjanji akan membentuk tim dari pemerintah provinsi. Karena itu, ini harus segera digesa agar dinas-dinas yang terlibat ditetapkan pejabatnya secara definitif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 20 jabatan strategis yang dijabat Plt, termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memiliki peran sentral dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
"Selain Bapenda, sejumlah OPD lain seperti dinas perkebunan juga masih belum dipimpin pejabat definitif. Pendapatan ini kan urusannya Badan Pendapatan, tapi faktanya juga masih dijabat Plt. Ini tentu tidak ideal untuk mengejar target PAD,” tegasnya.
"DPRD Riau meminta Plt Gubernur Riau segera menetapkan kepala OPD secara definitif agar kerja sama antara pansus dan OPD dapat berjalan maksimal," tegasnya.
Ia menegaskan, pihaknya meminta segera didefinitifkan. Kalau sudah definitif, koordinasi akan lebih mudah dan kerja mengejar peningkatan PAD bisa maksimal, sehingga Riau bisa kembali ke pertumbuhan dua digit.
Sumber: Tribunpekanbaru