Laporan: Hendrianto.
RIAUIN. COM- Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Pengumuman penting ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (15/9).
Paket kebijakan ini dirancang dengan fokus pada delapan program akselerasi yang akan dimulai pada tahun 2025, empat program yang akan dilanjutkan hingga 2026, dan lima program spesifik yang ditujukan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.
Tujuannya adalah menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Salah satu program akselerasi utama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi. Dengan target 20 ribu peserta, program ini akan memberikan uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri, memberikan pengalaman kerja nyata, dan meningkatkan daya saing lulusan.
Selain itu, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang paling terdampak, seperti pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar, membantu meringankan beban pekerja dan mendorong pemulihan sektor-sektor tersebut.
Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan dengan menyalurkan 10 kg beras selama dua bulan, Oktober dan November, dengan anggaran Rp7 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi 731.361 pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi ojek online, supir, dan kurir, sebagai bentuk perlindungan sosial.
Pemerintah juga fokus pada penyederhanaan birokrasi dan peningkatan efisiensi. Salah satu langkahnya adalah menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate + 5% menjadi BI Rate + 3%, menjadikan kepemilikan rumah lebih terjangkau.
Akselerasi integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan Online Single Submission (OSS) juga digenjot untuk mempercepat proses perizinan. Selain itu, pemerintah menyiapkan proyek percontohan untuk ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, dimulai dari Jakarta, untuk mendukung fleksibilitas kerja dan inovasi.
Untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha, khususnya UMKM, pemerintah memperpanjang tarif PPh final 0,5% hingga tahun 2029. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara jangka panjang, tidak lagi bergantung pada perpanjangan tahunan yang kerap menimbulkan ketidakpastian.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pembentukan Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi. Tim ini dibentuk khusus untuk memantau dan mengakselerasi seluruh program prioritas Presiden Prabowo.
“Tim ini akan memonitor seluruh program-program utama pemerintah. Saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” jelas Purbaya.
Keterbukaan terhadap pengaduan dari dunia usaha menjadi salah satu kunci keberhasilan tim ini. Dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami sektor swasta, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Paket kebijakan ini menunjukkan sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan program-program pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.(***)