RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diperkirakan bakal menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, menyusul kepastian pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa pemangkasan tersebut dapat menimbulkan defisit anggaran jika tidak segera ditangani dengan langkah-langkah konkret.
“Ini menjadi persoalan serius. Pemotongan sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi hingga kini belum terlihat ada upaya nyata dari Pemprov Riau untuk menggali sumber-sumber pendapatan alternatif,” kata Edi, Jumat (5/9/2025).
Ia menyebutkan, isu pengurangan dana pusat ini akan menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 serta APBD 2026. Menurut Edi, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal.
“BUMD harus menjadi salah satu ujung tombak pendapatan. Target yang diberikan jangan terlalu rendah, tapi harus realistis dan menantang agar kontribusinya terasa,” ujarnya dikutip dari halloriau.
Selain BUMD, ia juga menyoroti peluang dari sektor galian C dan potensi pajak daerah lainnya yang menurutnya masih sangat besar untuk digali.
“Pemprov harus lebih inovatif dalam menggali potensi PAD. Jangan terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat,” tutupnya. (*)