RIAUIN.COM – Dalam rapat virtual yang digelar oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan jajaran kepala daerah se-Indonesia, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal sebagai fondasi utama dalam implementasi otonomi daerah.
Rapat yang berlangsung Senin (25/8/2025) tersebut turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau dari ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Aria Bima menyampaikan kekhawatirannya terhadap tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
“Kemandirian fiskal semestinya menjadi tulang punggung daerah dalam membiayai pembangunan. Namun kenyataannya, sebagian besar APBD di daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa dari total 548 daerah otonom, hanya sekitar 4,76% yang benar-benar memiliki kemampuan fiskal yang kuat. Sisanya, sebanyak 27 daerah dikategorikan sedang, dan mayoritas lainnya, yaitu 439 daerah, berada dalam kategori lemah.
Ketergantungan ini dinilai menjadi penghambat dalam pelaksanaan otonomi yang sesungguhnya. “Jika PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mampu mencukupi belanja daerah, maka pembangunan dan pelayanan publik akan sangat terbatas,” tambah Aria Bima.
Ia pun mendorong setiap daerah untuk lebih aktif dan inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai upaya meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan data lebih rinci mengenai kondisi fiskal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 11 yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Sisanya terbagi dalam kategori sedang (12 provinsi) dan lemah (15 provinsi). Sementara di tingkat kabupaten, kondisinya lebih mengkhawatirkan: hanya 4 dari 415 kabupaten masuk kategori kuat, sedangkan 407 kabupaten tergolong lemah secara fiskal.
Di tingkat kota, dari 98 kota, hanya 11 kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, 12 kota sedang, dan sisanya—mayoritas—berada dalam kategori lemah.
Situasi ini, menurut Bima Arya, menjadi tantangan besar dalam membangun daerah yang benar-benar mandiri. Ia berharap para kepala daerah mampu berinovasi dan membuat strategi fiskal yang lebih efektif demi mewujudkan otonomi daerah yang sejati. (Nab)