RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan menerima aspirasi warga dari sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, dalam pertemuan dialogis yang digelar di ruang rapat Gubernur Riau pada Senin (21/7/2025) siang.
Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, hadir mewakili Gubernur untuk mendengarkan langsung masukan dan keluhan dari belasan perwakilan warga yang terancam relokasi. Pertemuan ini menjadi ruang penyampaian suara masyarakat atas konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama.
Selain Syahrial, turut hadir Bupati Pelalawan Zukri Misran, Dirintel Polda Riau, dan Kepala Satpol PP Riau. Sementara pihak warga dikoordinir oleh Wandri Simbolon, dengan total 18 perwakilan desa dari wilayah yang terdampak kebijakan kawasan TNTN.
Syahrial mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan empat langkah konkret dalam penanganan masalah lahan dan relokasi. Ia menegaskan bahwa tahap awal berupa pendataan dan verifikasi sangat krusial sebelum melangkah lebih jauh.
“Langkah pertama ini menyangkut data yang valid. Tanpa itu, kita tak bisa memberikan solusi apapun. Pendataan sudah dimulai 20 Juli dan ditargetkan selesai 27 Juli. Ini menjadi fondasi utama untuk kebijakan lanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah ini akan melibatkan pemerintah pusat. Bahkan Presiden RI disebut telah memanggil sejumlah pejabat, termasuk Gubernur dan Bupati, untuk percepatan penanganan kasus di kawasan TNTN.
“Relokasi yang dibicarakan bukanlah bentuk pemaksaan. Kami tidak ingin memindahkan orang tanpa arah. Ini soal mencari tempat baru yang layak, aman, dan tetap menjamin masa depan warga, termasuk pendidikan anak-anak,” terang Syahrial.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap para warga, khususnya kaum ibu, yang telah menyampaikan aspirasi mereka dengan cara damai dan penuh empati.
“Saya percaya suara ibu-ibu mewakili jeritan batin masyarakat. Kita harus dengar dan pahami itu, bukan sekadar data teknis semata,” ucapnya.
Menutup pertemuan, Syahrial menyerukan agar seluruh pihak tetap menjaga suasana kondusif selama proses pendataan berlangsung.
“Percayalah, pemerintah tidak menutup mata. Kami sedang berupaya mencari jalan keluar terbaik yang berpihak kepada semua,” tegasnya.
Sementara itu, Demak Siahaan, salah satu perwakilan masyarakat, menekankan bahwa lahan yang mereka tempati diperoleh secara sah.
“Kami beli lahan itu, bukan merambah. Kami minta pemerintah jangan langsung menuduh tanpa bukti. Kami hanya ingin tenang dan butuh kejelasan, karena sudah terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Syaiful Harahap. Ia menyebut ketidakpastian ini berdampak besar pada kondisi psikologis keluarga mereka.
“Kalau harus pindah, ke mana kami pergi? Anak saya takut tidak bisa lanjut kuliah. Kami juga tidak tahu bahwa lahan itu masuk kawasan TNTN. Tapi kok bisa ada surat tanahnya?” keluhnya. (Nab)