RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok Provinsi Riau. Hal ini disampaikan dalam rapat strategis bersama jajaran PLN dan Komisi XII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Bandara VVIP Lancang Kuning pada Selasa (10/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wahid menyoroti perlunya pemerataan akses listrik, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang masih belum terjangkau jaringan PLN secara penuh. Ia menargetkan seluruh desa dan dusun di Riau sudah terlistriki maksimal pada 2026.
"Jangan sampai kita masih bergantung pada PLTD hingga 2027. Ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Selain fokus pada daerah terpencil, Wahid juga membahas pengembangan kawasan industri baru di Bukit Batu, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang. Ia menyebut ketersediaan listrik yang stabil menjadi syarat utama untuk menarik investor dan menciptakan peluang kerja baru.
"Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi faktor utama penopang ekonomi daerah. Kita tidak bisa berharap ada investasi jika daya tidak tersedia," tegasnya.
Gubernur berharap PLN mempercepat proses teknis di lapangan, termasuk penggantian pembangkit diesel dengan sistem jaringan bawah laut yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Menanggapi hal itu, Direktur Distribusi PLN, Andi Priyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah pembangunan kabel laut bertegangan tinggi untuk menggantikan sistem PLTD di beberapa wilayah kepulauan seperti Pulau Rangsang dan Pulau Bengkalis.
“Dengan posisi geografis Riau yang strategis, kami ingin memperkuat Riau sebagai simpul penting sistem kelistrikan di Sumatera melalui jaringan 275 kV dan 500 kV,” ungkap Andi.
Ia juga menambahkan bahwa selain jaringan utama, PLN berencana mempercepat pembangunan gardu induk dan trafo untuk memastikan distribusi listrik lebih merata dan berkelanjutan.
Gubernur Wahid optimistis sinergi antara Pemprov Riau dan PLN akan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. "Pemerataan listrik ini bukan hanya soal layanan dasar, tapi juga kunci membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga," pungkasnya. (Nab)