RIAUIN.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Riau, Taufiq OH, menyampaikan harapan agar Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dapat mendorong semangat pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak di seluruh wilayah Riau.
“Melalui program KLA ini, kami ingin agar Kabupaten Kampar dan daerah lainnya di Riau semakin terpacu untuk mewujudkan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak melalui kebijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Taufiq saat mengikuti verifikasi lapangan hybrid evaluasi KLA yang digelar Deputi PPPAKK secara virtual, Senin (14/4/2025), dari Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau.
Ia menekankan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, hak sipil, hingga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Menurut Taufiq, perlindungan anak tidak bisa dijalankan secara sektoral semata, melainkan membutuhkan sinergi lintas lembaga dan dukungan masyarakat agar tercipta ruang tumbuh yang aman, ramah, dan inklusif.
“Bentuk nyata dari kolaborasi itu adalah mewujudkan KLA di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan KLA adalah bagian penting untuk memastikan kebijakan kolaboratif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa menghasilkan program konkret yang menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang mendukung.
“Mulai dari rumah, lingkungan sosial, hingga fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ruang bermain yang aman,” kata Taufiq.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan verifikasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi juga bagian dari pembinaan dan evaluasi terhadap indikator-indikator KLA yang sudah dijalankan.
“Kegiatan ini juga memperkuat komitmen dan inovasi daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pemprov Riau, lanjut Taufiq, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi atas upaya bersama dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat daerah. (*)