RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, berpartisipasi secara daring dalam pertemuan asistensi terkait penganggaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang bersumber dari APBD Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Riau, Senin (14/4/2025).
Pertemuan tersebut digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meninjau dan mengevaluasi implementasi anggaran perlindungan tenaga kerja, khususnya jaminan sosial kesehatan.
Agenda ini juga bertujuan mendukung Universal Coverage Jamsostek (UCJ), sebuah program prioritas pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. UCJ mendorong seluruh pekerja, termasuk sektor informal, agar terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Novriansyah, menyampaikan bahwa pencapaian UCJ memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Program ini menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan para pekerja.
"Melalui UCJ, kita ingin memastikan kesejahteraan pekerja meningkat, sekaligus meminimalisir angka kemiskinan dan menjaga kesinambungan pendidikan anak-anak," ujar Hendra.
Ia menargetkan UCJ dapat menjangkau 99,5 persen pekerja Indonesia pada tahun 2045, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas. Saat ini, cakupan program masih berada pada kisaran 40 persen.
Hendra juga menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah mendukung pelaksanaan UCJ melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan pengalokasian anggaran, terutama bagi pekerja non-ASN, perangkat desa, masyarakat pemberdayaan, serta pekerja sektor rentan.
Di sisi lain, Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat menuturkan pihaknya akan menyampaikan hasil asistensi kepada seluruh pihak terkait agar anggaran yang dialokasikan dapat tepat sasaran. Pihaknya juga masih menunggu arahan pusat terkait kebutuhan data dari Provinsi Riau.
"Sampai saat ini, program Jamsostek di Riau berjalan cukup baik," katanya.
Senada, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Hengky Rhosidien menyatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembiayaan melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Seluruh kabupaten dan kota diharapkan turut mendukung penuh implementasi UCJ ini," pungkasnya. (*)