RIAUIN.COM - Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rabu (10/4/2025) di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam mengakses pendanaan lingkungan hidup melalui mekanisme Result Based Payment (RBP) dan Result Based Contribution (RBC).
RBP REDD+ merupakan skema pembayaran berdasarkan capaian kinerja dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan. Pendanaan ini dapat diperoleh melalui kerja sama bilateral, multilateral, atau melalui mekanisme perdagangan karbon.
Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Riau Job Kurniawan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, serta Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Purnama.
Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran daerah, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau berupaya proaktif mencari peluang pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Untuk mendukung akses pendanaan lingkungan hidup, Pemprov Riau telah mempersiapkan arsitektur REDD+ melalui penyusunan Safeguard, Rencana Aksi Daeral (RAD), Forest Reference Emission Level (FREL), Measurement Reporting Verification (MRV), dan Benefit Sharing Mechanism (BSM).
Dengan dukungan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyusunan Safeguard REDD+ Provinsi Riau telah rampung. Saat ini, proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) REDD+ tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2025.
“Dengan adanya kerangka REDD+ ini, kami berharap program mitigasi perubahan iklim di Riau dapat didukung melalui berbagai skema pendanaan seperti RBP dan RBC untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah kami,” ujar Gubernur Abdul Wahid. (*)