RIAUIN.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, memimpin rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau untuk menyusun langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 H. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, pada Selasa (11/3/2025).
Hadir dalam acara ini unsur Forkopimda Riau, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau Panji Achmad, Kepala BPS Riau Asep Riyadi, serta para bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Riau. Fokus utama rapat adalah memastikan harga barang tetap terkendali dan stok kebutuhan pokok tersedia selama periode Ramadan hingga Lebaran.
Dalam sambutannya, Abdul Wahid mengungkapkan bahwa inflasi bulanan Riau pada Februari 2025 mencapai 0,50 persen, dengan inflasi tahunan sebesar 0,02 persen. "Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 1,12 persen, dan masih berada di bawah target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan tekanan inflasi tersebut dipengaruhi oleh stabilitas harga pada kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar, serta makanan dan minuman. "Komoditas seperti tarif listrik, daging ayam ras, dan bawang merah menjadi penyumbang utama penurunan ini," tambahnya.
Meski demikian, Gubernur mewaspadai potensi kenaikan inflasi pada Maret 2025 seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Faktor lain seperti kenaikan tarif listrik prabayar, gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta lonjakan permintaan minyak goreng dan emas juga menjadi perhatian.
Menanggapi tantangan curah hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir, Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi barang. "Kami akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, sehingga pasokan barang tetap terjamin," katanya.
Gubernur juga menyampaikan pesan dari Presiden RI terkait pengendalian inflasi, yang meliputi peningkatan produksi pangan lokal, pengelolaan stok beras, pengaturan impor, antisipasi dampak cuaca buruk, pelaksanaan tanam serentak, serta penguatan kerja sama antarinstansi.
"Kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, terutama di momen Ramadan dan Idulfitri," tegasnya.
Abdul Wahid menambahkan bahwa strategi pengendalian inflasi akan berpijak pada prinsip 4K: harga terjangkau, pasokan memadai, distribusi lancar, dan komunikasi yang baik. "Dengan pendekatan ini, kita bisa mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi tantangan inflasi," tutupnya. (*)