RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyoroti tingginya harga jual minyak goreng bersubsidi merek "Minyak Kita" di kalangan pedagang eceran, yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Padahal, minyak subsidi ini seharusnya dijual sesuai ketetapan harga resmi, namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak pedagang mematok harga lebih mahal.
Untuk mengatasi persoalan ini, Asisten II Setdaprov Riau, Job Kurniawan, mengungkapkan bahwa Pemprov Riau akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah pengendalian harga. BUMD sektor pangan di Riau diharapkan dapat menyalurkan minyak goreng subsidi ini langsung ke masyarakat dengan harga sesuai HET.
"Kami akan berkolaborasi dengan Bulog dan Polda Riau untuk mendorong BUMD hadir di pasar-pasar, sehingga minyak subsidi bisa sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan," katanya.
Selain itu, pemerintah tengah merancang pola distribusi yang lebih baik agar minyak goreng subsidi mudah dijangkau oleh pedagang eceran. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan barang tanpa khawatir adanya lonjakan harga.
"Kami telah berkoordinasi dengan Disperindag Kota untuk menempatkan distributor di pasar-pasar. Dengan begitu, pedagang eceran bisa memperoleh pasokan dengan lancar dan menjualnya sesuai HET," ungkap Job.
Ia menambahkan, "Diskusi dengan para distributor juga sudah dilakukan agar mereka lebih aktif mendistribusikan minyak langsung ke pengecer di pasar, sehingga harga tetap stabil sesuai ketentuan."
Melalui peran aktif BUMD, Pemprov Riau optimistis harga minyak goreng subsidi dapat kembali terkendali, memastikan masyarakat mendapatkan manfaat sesuai kebijakan yang berlaku. Pemprov juga berkomitmen untuk terus memantau proses penyaluran agar tidak terjadi penyimpangan harga di pasaran. (Nab)