RIAUIN.COM – Komisi III DPRD Riau menyoroti adanya 41 unit mobil dinas yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta. Temuan ini menimbulkan dugaan adanya pemborosan anggaran, karena jumlah kendaraan dinas yang terkesan berlebihan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa saat melakukan kunjungan ke Badan Penghubung, mereka terkejut dengan jumlah mobil dinas yang ada.
“Kami terkejut mendapati ada 41 unit mobil dinas di sana. Jumlahnya sangat banyak, dan kami belum mendapatkan penjelasan terkait penggunaannya. Ini bisa berpotensi menjadi pemborosan,” ujarnya pada Kamis (19/12/2024).
Politisi Gerindra ini menuntut agar penggunaan kendaraan dinas tersebut lebih transparan dan dipastikan tidak disalahgunakan. Ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar aset pemerintah tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Semua aset ini harus jelas peruntukannya. Kami tidak ingin mobil dinas digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti keluarga pejabat. Harus ada transparansi dalam penggunaannya,” tegas Edi Basri.
Beberapa kendaraan, lanjutnya, memang diperuntukkan bagi pejabat Pemprov Riau, seperti gubernur dan pimpinan DPRD. Kendaraan yang ada pun beragam, termasuk Alphard, sedan, dan Innova, dengan Innova menjadi yang terbanyak.
“Kami ingin mengetahui siapa saja yang menggunakan kendaraan tersebut dan akan meminta audit untuk memastikan semua sesuai dengan ketentuan,” jelasnya. (*)