RIAUIN.COM - Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) M Dasrin Nasution dan kawan-kawan di Desa Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau meminta perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebab mereka sudah habis-habisan berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari PT Duta Swakarya Indah (DSI).
Selain ke Jokowi dan Kapolri, warga juga berharap kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto untuk menuntaskan permasalahan sengketa lahan ini dan menumpas mafia tanah.
Seperti dikutip Tempo beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya tidak ragu mengusut kasus tindak pidana mafia tanah. Dia mengatakan perintahnya sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta memberangus praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.
"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," kata Sigit.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pernah berjanji saat berkunjung ke Riau, Kamis (16/2/2023). Kata Hadi, Kementerian Agraria akan menuntaskan sengketa lahan antara warga pemegang Sertipikat dengan perusahaan.
"Kita bicarakan penyelesaian masalah-masalah lahan di Provinsi Riau. Yang tentunya permasalahan itu ada di beberapa kementerian dan lembaga. Akan kita selesaikan (sengketa tanah masyarakat yang bersertipikat dengan perusahan, red). Apabila sudah bersertipikat, benar-benar jaga tanahnya dengan baik," ujar Hadi Tjahjanto.
Dia menegaskan, apabila ada mafia tanah yang berani macam-macam, maka pihaknya akan melakukan penegakan hukum.
"Kalau berani-berani nggak tiarap, mari, ada Kapolda, ada Danrem, ada Danlanud, Kejati dan Kejari. 4 pilar ini akan mengejar mafia tanah yang main macam-macam. Pak Gubernur, kita akan konsen disitu juga menyelesaikan permasalahan tanah. Saya yakin masyarakat menunggu mendapatkan haknya dan kita akan terus bekerja untuk rakyat," tegasnya.
Berkaitan dengan sengketa lahan di Dayun dengan PT DSI, kuasa masyarakat pemegang SHM, Sunardi SH mengungkap, pihaknya menuntut komitmen Presiden Jokowi, Kapolri dan Menteri ATR/BPN. Saat ini, warga pemilik Sertipikat di Desa Dayun, Kabupaten Siak sedang butuh perlindungan.
"Kami minta perlindungan dan perhatian khusus bapak Presiden RI, beserta bapak Kapolri, sebab kami memiliki SHM namun PT DSI terus berupaya mengambil lahan kami," kata Kuasa Masyarakat Pemegang SHM, Sunardi SH, Minggu (16/4/2023).