RIAUIN.COM- Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, bersama Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke PT Food Station Tjipinang Jaya. Kunker tersebut guna memperoleh informasi tentang proses penerimaan dan pendistribusian bahan pokok makanan untuk wilayah DKI Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Robin P Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, M Arpah dan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Sugianto, serta anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, Yanti Komalasari, Sewitri dan Manahara Napitupulu.
Pada kunjungan tersebut rombongan diterima langsung Direktur Keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya, Budi Santoso beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersbeut Robin menjelaskan bahwa Provinsi Riau belum memiliki BUMD seperti di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, di Provinsi Riau komoditas utamanya adalah kelapa sawit dan lahan pertanian yang setiap tahun mulai menjadi sedikit, sehingga tingkat ketergantungan sembako kepada daerah provinsi tetangga semakin meningkat.
"Riau ini Pak, komoditasnya adalah kelapa sawit dan lahan pertanian. Sekarang ini harga kelapa sawit terus naik, sehingga lahan pertanian oleh masyarakat secara perlahan diubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Karena itu lahan pertanian semakin sedikit, sehingga bahan-bahan sembako sangat tergantung provinsi tetangga. Apabila jalur transportasi terputus, ini membuat harga sangat cepat naik," jelasnya.
Sementara itu Budi Santoso menjelaskan mengenai PT Food Station Tjipinang Jaya, dirikan sebagai pilar ketahanan pangan dan produsen pangan pilihan masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga mengelola pergudangan.
"Jadi begini Pak Robin, BUMD kita ini sebenarnya didirikan semasa Gubernur Ali Sadikin yang bertujuan sebagai pilar ketahanan pangan pilihan pelanggan. Selain itu kami juga mengelola atau penyewaan pergudangan," ujarnya.
Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok terutama beras, PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan kerja sama atau kontrak dengan petani.
"Karena itu, kami melakukan kontrak langsung dengan petani. Sehingga harga gabah bisa terjaga dengan baik dan kami di sini punya mesin pengolahan gabah untuk dijadikan beras," tuturnya.
Setelah melakukan dialog tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Riau akan melakukan rapat dengan dinas terkait agar informasi yang telah didapatkan dari PT Food Station Tjipinang Jaya bisa menjadi inovasi baru, dengan harapan agar dapat diterapkan di Provinsi Riau.