RIAUIN.COM - Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PKPRM) adalah program yang didanai APBN. Tujuan utamanya membantu ekonomi masyarakat terutama di masa sulit pandemi, sekaligus tentu saja sebagai upaya pemulihan lingkungan di kawasan pesisir.
Pulau Bengkalis menjadi salah satu prioritas lokasi pelaksanaan PKPRM Mangrove di 2020-2021. Sekitar 121 Km kawasan pesisir di pulau terdepan Indonesia ini telah berpuluh tahun mengalami ancaman abrasi.
"Inilah program pemerintah pertama yang benar-benar langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Karena yang mengerjakan semuanya masyarakat, mulai dari pembibitan, pemasangan ajir, sampai penanaman, semua dibayar negara langsung ke rekening anggota," ungkap Solihin (46), pembina IPMPL, Jumat (17/12/2021).
Kegiatan PKPRM Mangrove di Desa Muntai Barat berada di area seluas 100 ha. Dengan pola tanam 1x1 meter, maka per hektar kawasan pantai yang terancam abrasi di Desa Muntai Barat, ditanami sekitar 10 ribu bibit propagul. Artinya ada sekitar 1 juta bibit propagul yang ditanam di sepanjang garis pantai desa Muntai Barat. Propagul adalah buah mangrove yang telah mengalami perkecambahan.
IPMPL sendiri melaksanakan kegiatan PKPRM Mangrove yang menjangkau tiga desa berdekatan, yakni Muntai, Muntai Barat dan Pambang Pesisir, maka diperkirakan ada sekitar 2,1 juta bibit propagul yang ditanam di garis pantai ini, dengan melibatkan warga dari tiga desa. Khusus di dengan pelibatan 10.710 tenaga kerja atau Hari Orang Kerja (HOK). Hampir seluruh warga desa terlibat dalam kegiatan ini dan mendapatkan pendapatan Rp110.000.000/HOK.
Mulai dari pengadaan bibit, pengerjaan, hingga penanaman, seluruhnya memiliki hitungan pembiayaan yang langsung dibayarkan ke rekening kelompok dan rekening masing-masing anggota atau account to account. Karena tantangan menanam mangrove di kawasan pesisir ini sangat tidak mudah, maka hitungan yang dibayarkan adalah jumlah bibit dan luas mangrove yang berhasil ditanami masyarakat. Bilamana ada bibit yang akhirnya mati, kerja keras masyarakat yang telah menanam tetap dihargai.
"Di 2020 lalu per orang bisa bawa pulang uang antara Rp3,5-4 juta. Dalam satu keluarga, yang bekerja bisa 3-4 orang. Jadi dengan adanya program padat karya ini, orang sekampung bagai merasakan kenduri, apalagi di masa sulit pandemi, uang senilai itu sangat berarti sekali," kata Solihin.
Karena lokasi kampung mereka sangat dekat dengan negara tetangga, banyak dari warga desa yang dulunya merantau bekerja ke Malaysia sebagai pekerja lepas. Saat puncak pandemi, Malaysia memulangkan tenaga kerja Indonesia, dan mulai menutup pintu masuk. Sejak itulah banyak warga desa yang biasanya menjadi buruh di negara tetangga, seketika menganggur.
"Namun dengan adanya PKPRM Mangrove, mereka ini bisa bekerja di kampung sendiri. Alhamdulillah program ini dapat memberi harapan baru bagi ekonomi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa sulit pandemi," kata Solihin.
Pria paruh baya ini menceritakan, selain menghadapi abrasi, rusaknya ekosistem mangrove juga membuat para nelayan kehilangan pendapatan. Berbagai hasil laut seperti udang, kepiting, lokan, dan lain sebagainya, ikut hilang saat mangrove rusak, baik karena faktor alam ataupun sengaja dirusak oleh ulah oknum yang tidak memperhatikan lingkungan.
Kondisi ini sebenarnya sudah banyak ditemukan dari berbagai penelitian oleh para ahli, dimana mereka juga memprediksi bahwa kerugian karena dampak lingkungan dari rusaknya mangrove juga disebabkan perubahan iklim global (Handiani, 2019).
Dari hasil PKPRM Mangrove 2020, diakui sudah mulai terasa manfaatnya oleh nelayan setempat. Meski belum semua bibit mangrove tumbuh besar, namun habitat yang biasa hidup di sekitar mangrove sudah mulai terlihat.-dn