RIAUIN.COM - Ketua Bawaslu Kuansing
Mardius Adi Syaputra meminta penyaluran dana bansos Covid-19 ditunda setelah hari pencoblosan. Sebab, jika disalurkan sebelum Pilkada, dia khawatir bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
"Kita cuma meminta ditunda. Didengar atau tidak, itu kewenangan Pemkab Kuansing. Kita kan tahu, Pilkada tahun ini ada dua calon incumbent yang ikut, yakni bupati dan wakil bupati. Kita tak ingin saat penyaluran bansos ini dipolitisasi, sehingga merugikan calon," ujarnya saat dihubungi Riauin.com, Ahad (6/12/2020).
Keinginan Bawaslu Kuansing untuk menunda penyaluran bansos menuai kecaman dari Ketua Relawan Pilkada Jujur (RPJ) Boy Nopri Yarko Alkaren.
“Pernyataan tersebut sangat tendensius dan tidak patut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kuansing, karena akan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Boy.
Menurut Boy, masyarakat sudah berbahagia karena akan menerima bantuan sosial, namun bila ini ditunda tentu akan melukai hati masyarakat Kuansing.
Kata Boy, Ketua Bawaslu harus faham dan mengerti tugas dan fungsi Bawaslu itu sendiri. Sebagai lembaga pengawas Pemilu semestinya tidak masuk ke ranah kebijakan pemerintahan.
"Saya minta Bawaslu fokus saja dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada agar tercipta dengan damai tanpa terjadi politik uang," ucap Boy.
Dikatakannya, bansos itu sudah berjalan beberapa hari yang lalu dan sedang berjalan dan itu terlaksana sebagai mana mestinya, dan tidak ada masalah di lapangan.
Boy melihat pernyataan Ketua Bawaslu tidak produktif dan jauh dari tugas dan fungsinya, dan ini sebuah tindakan irasional.
“Jangan sampai nanti masyarakat yang merasa di rugikan malah datang berbondong-bondong ke kantor Bawaslu meminta kejelasan terkait dari mana dan atas dasar apa ketua Bawaslu Kuansing menunda Bansos. Dan ini tentu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Yang jelas bansos ini sangat dibutuhkan di tengah wabah Covid-19 ini," tutup Boy.--hen.