BENGKALIS, Riauin.com - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi peluang usaha budidaya kurma di Kabupaten Bengkalis, Selasa, 27 November 2018, bertempat di Aula Balitbang Jalan Pertanian Bengkalis.

Sosialisasi tersebut mendatangkan narasumber Hendra Andiarto Wakil Ketua Perkebunan Tani Kurma Sejahtera Indonesia.

Usai acara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Bengkalis Emri Juli Harnis mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk mengetahui bagaimana cara membudidayakan kurma. Dimana selama ini pohon kurma hanya diketahui di Timur Tengah saja, ternyata kurma bisa dibudidayakan dimana-mana, termasuk di Indonesia. Saat ini sudah banyak para petani yang sudah memulai membudidayakan kurma.

“Untuk itu kita memandang ini sebagai peluang usaha bagi ekonomi masyarakat kita sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan cara menanam kurma ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kita,” kata Emri.

Emri juga berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada alternatif untuk para petani, selain menanam sawit, kelapa, pinang dan karet, namun ada peluang usaha lain yaitu mencoba membudidaya kurma.

“Kita lihat saat ini budidaya kurma di daerah kita bisa dibilang belum ada atau kalau pun ada sangat minim, untuk itu budidaya kurma ini sangat berpeluang bagi masyarakat kita,” ujar Emri.

Sementara itu Wakil Ketua Perkebunan Tani Kurma Sejahtera Indonesia Hendra Andiarto mengatakan, kunci keberhasilan budidaya kurma harus mengikuti langkah prosedur seperti, pengolahan lahan, persemaian bibit unggul, pindah tanam, pengendalian hama penyakit, pemeliharaan, pemupupukan, panen, pasca panen dan marketing/sales.

“Prosedur ini yang harus kita ikuti supaya kita berhasil melakukan budidaya pohon kurma, dan tidak kalah penting juga, jika kita sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, tentu kita harus tetap berdoa dan bersabar,” kata Hendra.

Sosialisasi itu diikuti puluhan peserta dari instansi pemerintah terkait dan masyarakat pengembangan pertanian. (int/nol)