KAMPAR, Riauin.com - Selasa (27/11/2018) kepala Desa akan melakukan pemilihan Ketua Assosiasi Perintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kampar periode 2018-2024.

Pemilihan Ketua Apdesi merupakan salah satu kegiatan bergengsi dikalangan Kepala Desa. Penggunaan hak suara ramai diperbincangkan.

"Kepala Desa itu produk politik, hendaknya dapat memberikan pendidikan politik, bukan malah dipolitisasi", kata Kepala Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung, Two Bagus Parito Pohan kepada awak media, Senin (26/11/2018).

Ia mewacanakan seorang Kepala Desa mempunyai hak pilih, satu desa satu suara, ucapnya.

Ia mengatakan, Kepala Desa yang hadir dalam Muscab nanti mesti diberi hak konstitusi untuk menentukan Calon Ketua.

"Kita minta one man one vote. Satu Kades satu suara," ungkap Bagus.

Sistem delegasi yakni satu suara satu kecamatan tidak efektif dan bisa menghilangkan hak konstitusi dan menimbulkan persoalan baru.

Sebab, suara keterwakilan tidak menjamin kesamaan pilihan tiap Kepala Desa di satu kecamatan. Terlebih Koordinator Kecamatan tidak mengundang Kepala Desa untuk menyatukan persepsi sebelum Muscab.

"Setiap Kecamatan jumlah desanya nggak sama, harusnya pakai hitungan persentase. Ngak mungkin, kecamatan dengan jumlah kadesnya lebih banyak, sama hak suaranya dengan yang Kadesnya sedikit," jelas Bagus.

Dikatakan, keberadaan Koordinator Kecamatan di struktur pengurus secara teknis hanya untuk mempermudah komunikasi. Korcam tidak memiliki garis intruksi dengan Kades.

"Kalau di struktur, sah-sah saja untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi," ujarnya.

Sistem satu Kades satu suara juga merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri dualisme di tubuh APDESI. Meski kedua kubu sudah menyatakan islah. Sehingga tidak ada lagi klaim kemenangan salah satu kubu jika Ketua DPC baru terpilih nanti, tuturnya.

Kepala Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Busrianto  sangat mendukung wacana pemilihan Ketua Apdesi Kampar dengan metode one man one vote. Satu Kades satu suara.

"Ini langkah yang bagus, harusnya memang Kepala Desa diberikan Hak Konstitusi", ujarnya.

Apakah wacana ini sebuah langkah terbaik dalam pemilihan Ketua Apdesi Kampar periode 2048 - 2023. Diminta kepada elemen masyarakat Kabupaten Kampar untuk dapat memberikan komentar, terima kasih. (Az)