PILIHAN
Pasca Penyerangan Mapolda Riau
Bupati Bengkalis Minta Poskamling dan Ronda Diaktifkan
BENGKALIS, Riauin.com - Terkait aksi penyerangan Mapolda Riau oleh komplotan orang tak bertanggung jawab, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengimbau seluruh masyarakat di Negeri Junjungan untuk lebih waspada dan peduli dengan lingkungan sekitar.
“Kepada seluruh masyarakat kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Talang Muandau ini, kami mengimbau untuk mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang ada di desa, sebagai wujud kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekaligus untuk menangkal faham radikal yang tengah mengintai,†kata Amril.
Imbauan itu disampaikan bupati Bengkalis saat melaksanakan safari Ramadan di Masjid Nurul Jihad, Desa Serai Wangi, Jum’at malam, (18/5/2018).
Amril meminta perangkat desa memantau setiap orang baru yang datang ke desa, terlebih yang gerak-geriknya mencurigakan.
“Kepada kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, pantau terus keberadaan orang baru, mengingat para pelaku aksi terorisme terhadap Mapolda Riau, berasal dari kota yang tidak jauh bahkan ada yang berasal dari tempat kita. Kondisi ini menunjukan bahwa setiap saat dan siapa pun bisa terjebak masuk dalam jaringan terorisme,†jelasnya.
Amril kembali mengingatkan masyarakat agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terjerumus masuk dalam kelompok-kelompok ekstrim, terlebih di Kecamatan Talang Muandau, yang berada pada kawasan strategis.
“Jadi kalau ada orang tak dikenal dan mencurigakan, segera lapor ke aparat desa atau ke aparat keamanan. Mari kita galakkan lagi Siskamling dan kita aktifkan kembali kegiatan ronda,†ajaknya.(int/nol)
“Kepada seluruh masyarakat kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Talang Muandau ini, kami mengimbau untuk mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang ada di desa, sebagai wujud kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sekaligus untuk menangkal faham radikal yang tengah mengintai,†kata Amril.
Imbauan itu disampaikan bupati Bengkalis saat melaksanakan safari Ramadan di Masjid Nurul Jihad, Desa Serai Wangi, Jum’at malam, (18/5/2018).
Amril meminta perangkat desa memantau setiap orang baru yang datang ke desa, terlebih yang gerak-geriknya mencurigakan.
“Kepada kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, pantau terus keberadaan orang baru, mengingat para pelaku aksi terorisme terhadap Mapolda Riau, berasal dari kota yang tidak jauh bahkan ada yang berasal dari tempat kita. Kondisi ini menunjukan bahwa setiap saat dan siapa pun bisa terjebak masuk dalam jaringan terorisme,†jelasnya.
Amril kembali mengingatkan masyarakat agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terjerumus masuk dalam kelompok-kelompok ekstrim, terlebih di Kecamatan Talang Muandau, yang berada pada kawasan strategis.
“Jadi kalau ada orang tak dikenal dan mencurigakan, segera lapor ke aparat desa atau ke aparat keamanan. Mari kita galakkan lagi Siskamling dan kita aktifkan kembali kegiatan ronda,†ajaknya.(int/nol)
Berita Lainnya
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas