PWI Pusat Diminta Batalkan Pelantikan Pengurus PWI Dumai

DUMAI, Riauin.com - Beredar kabar pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai periode 2017-2020 versi Kambali bakal digelar dalam waktu dekat ini.

Namun, karena masih terdapat masalah yang membelit pelaksanaan konferensi 5 Desember 2017, PWI Pusat diminta untuk membatalkan rencana pelantikan tersebu.

"Kami minta pelantikan tersebut dibatalkan, karena dinilai beberapa permasalahan menyangkut keabsahan konferensi yang belum tuntas," kata Koordinator 10 anggota PWI Dumai yang walkout saat konferensi PWI Kota Dumai berlangsung, sebagaimana disampaikannya kepada wartawan melalui siaran pers.

Dikatakan, "Kami meminta PWI Pusat agar membatalkan SK dan pelantikan pengurus PWI Dumai periode 2017-2020 karena hasil dari konferkot yang digelar pada bulan Desember 2017 cacat hukum, dan terdapat banyak pelanggaran PD/PRT (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga,red)," ujar Darwis Joon Viker dalam rilisnya, Selasa (25/4/2018).

Dijelaskan Darwis, selain masalah kepesertaan yang seharusnya belum memiliki hak pilih, terdapat beberapa poin pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) pada saat sidang pleno konferkot PWI Dumai berlangsung.

"Selain masalah kepesertaan, juga terdapat beberapa poin pelanggaran PD/PRT pada saat sidang pleno itu digelar, salah satunya tentang pimpinan sidang sementara ketika pembahasan tatib, ternyata (pimpinan sidang sementara, red) bukan anggota PWI, itu melanggar PRT pasal 7," jelasnya.

Parahnya, lanjut pria yang akrab disapa Joon ini, saat sidang pleno berlangsung, banyak wartawan yang bukan anggota PWI juga turut hadir dan turut memicu kekisruhan.

"Ada juga (wartawan non PWI), malah ikut-ikutan menambah kekisruhan, ini ada apa?" tambahnya.

Darwis juga menyatakan bahwa salah seorang pimpinan sidang defenitif turut menolak hasil konferkot tersebut, meskipun awalnya menandatangani hasil konferensi.

"Salah seorang pimpinan sidang defenitif juga menolak hasil konferensi tersebut," jelasnya.

Diakui Darwis, dirinya mewakili rekan-rekan yang menolak hasil Konferkot PWI Dumai pada Desember 2017 lalu tersebut sudah mengirimkan surat ke PWI Pusat dan PWI Riau, karena setelah yang 10 orang walk out, Kambali cs memaksakan konfrensi tetap dilanjutkan meskipun tidak kuorum.

"Yang dilakukan Kambali cs, kami menilai telah melanggar Pasal 35 PRT PWI yang menyebutkan Konfrensi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa," jelas Darwis lagi.

Ironisnya, surat yang dilayangkan ke PWI Pusat dan PWI Riau sebanyak 2 kali, yakni tanggal 7 Desember 2017 dan 28 Febuari 2018, awalnya dapat respon yang baik dari PWI Pusat dan menjanjikan akan dilaksanakannya Konfrensi ulang. "Tapi, malah sebaliknya mengeluarkan SK kepada Kambali cs. Inikan sudah tidak benar dan ada keberpihakan," tegas Darwis.

"Parahnya lagi, PWI Riau usai konfrensi hingga saat ini tidak pernah memanggil atau mengkonfrontir kedua belah pihak untuk mencari informasi yang sebenarnya terjadi dan seakan-akan turut membenarkan pelanggaran PD/PRT PWI, tambah Darwis.

Sekjend PWI Pusat Henry Ch Bangun, lanjut Darwis, saat dijumpai tanggal 12 Desember 2017 lalu di Kantor PWI Pusat di Jakarta pernah menjanjikan akan dilaksanakan konfrensi ulang usai acara HPN 2018 di Sumbar, karena menilai konfrensi 2017 tersebut tidak sah.

"Bahkan, Henry Ch Bangun mengatakan, anggota yang belum mengantongi kartu anggota biasa, meskipun kartunya sudah selesai dicetak oleh PWI Pusat dianggap belum memenuhi syarat sebagai peserta konfrensi," jelasnya.

Namun, yang sangat mengejutkan, tiba-tiba PWI Pusat 'memaksakan' SK PWI Dumai versi Kambali cs diterbitkan, tanpa pernah memanggil atau mengkonfrontir kedua belah pihak.

"Kita sudah kirim surat ke PWI Pusat agar membatalkan SK dan menolak Pelantikan PWI Dumai versi Kambali Cs karena dinilai melanggar PD/PRT PWI dan juga ada dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Sekretaris PWI Dumai, Darwis Joon Viker," pungkasnya.(rls/vie)