Bangkinang Kota, Riauin.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kampar tahun 2017 mencapai 94,54 persen.

Hal itu diungkapkan Bupati Kampar H Azis Zaenal SH  MM ketika membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar tahun 2017 pada Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa Sidang I Tahun 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang dibuka oleh Ketua DPRD, Ahmad Fikri S.Ag Senin (16/4).  Turut hadir mendampingi Bupati yakni Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Sekda Kampar Drs Yusri MSi.

 Bupati memaparkan  bahwa keberhasilan pembangunan sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi, serta pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 maka RPJMD 2017-2022, sekarang memasuki Tahap ke-2 dari RPJP Kabupaten Kampar 2005-2025,  dengan visi yaitu Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri, Berbasis Pertanian dan Perkebunan, dengan Masyarakat Yang Berbudaya dan Beradat Menuju Masyarakat Sejahtera.

Pada tahun 2017, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar telah menyepakati APBD Kabupaten Kampar Tahun 2017 dan yang kemudian telah dilakukan Perubahan melalui APBD Perubahan Tahun 2017 yakni Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2017 setelah perubahan anggaran, ditetapkan sebesar Rp.2,3 Triliun lebih dengan realisasi Rp.2,2 Triliun lebih atau 94,54 persen. Lebih jelasnya, berikut ringkasan realisasi APBD 2017:

1. Realisasi pesentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.325 miliar atau 113,58 persen dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah 14,58 persen.
2. Realisasi Persentase Dana Perimbangan sebesar Rp.1,5 Triliunn lebih atau 88,92 persen dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah sebsar 68,40 persen.
3. Realisasi persentase lain-lainnya Pendapatan Daerah yang sah sebesar 16,6 Miliar lebih atau 84,54 persen
 
Kemudian, ABPD Tahun 2017 setelah perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp2,4 Triliun lebih dengan realisasi sebasar Rp2,2 Triliun lebih atau 92, 60 persen. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017 setelah perubahan Anggaran adalah ditetapkan sebasar Rp62,6 Miliar dengan realisasi sebesar Rp62,6 Miliar atau 100 persen.

Bupati Kampar juga menyampaikan bahwa tugas pembantuan yang diterima dan pemberian tugas pembantuan kepada pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017. Selanjutnya tugas pembantu yang diterima dari Pemerintah berasal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja fan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh 1 (satu) OPD yakni Dinas Pertanian yang terdiri dari 3 program yakni program peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, program peningkatan produksi tanaaman pangan melalui produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (PSP)

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemkab  Kampar kepada 242 desa dan 8 kelurahan adalah alokasi dana desa (ADD) dengan jumlah dana sebesar Rp100 Miliar. Sedangkan untuk segmen  batas dengan Kabupaten, Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu masih dalam proses fasilitasi penyelesaian oleh Tim penyelesaian batas daerah di tingkat provinsi Riau.
 
Pemkab Kampar juga telah melakukan fasilitasi penyelesaian penyelesaian konflik pertanahan ataupun perkebunan, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun perusahaan dengan perusahaan serta antara masyarakat dengan pemerintah.

Kemudian tugas umum pemerintah lain yang juga dilaksanakan yaitu pencegahan dan penanggulangan bencana daerah yang dilakukan oleh beberapa OPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pada pasal 69 menyebutkan bahwa kepala daerah wajin menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, selanjutnya pada pasal 71 menyebutkan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

LKPJ Bupati Kampar merupakan kewajiban konstitusi Kepala Daerah dan sebagai cerminan perwujudan akuntabilitas dalam mengemban amanah masyarakat Kabupaten Kampar, sebagaimana diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 pada pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana laporan dimaksud telah disampaikan dengan surat Bupati Kampar Nomor : 100/PEM-OTDA/96 tanggal 28 Maret 2018 perihal penyampaian LKPJ Bupati Kampar Tahun 2017, dan diterimaoleh sekretaris DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 28 Maret 2017, begitu pula dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 telah disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Riau pada Tanggal 28 Maret 2018. 
Kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dapat menghadiri setiap tahapan pembahasan yang telah disusun oleh DPRD Kabupaten Kampar.

Usai membacakan laporan Bupati Kampar menyerahkan Laporan kepada ketua DPRD Ahmad Fikri SAg.(afni)