RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menyoroti laju inflasi daerah yang tercatat mencapai 3,27 persen secara tahunan (year-on-year) pada Agustus 2026. Laju inflasi ini dinilai membutuhkan langkah konkret lintas sektor agar tidak tergerus oleh dinamika pasokan dan distribusi barang di lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, menegaskan bahwa indikator statistik seperti inflasi dan Nilai Tukar Petani (NTP) harus direspons dengan intervensi nyata, bukan sekadar dibaca sebagai laporan administratif.

"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga," ujar Supriyadi saat menghadiri rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Kamis (1/10/2026).

Selain inflasi, perhatian serius juga diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Pemprov Riau menekankan bahwa keberhasilan sektor ini tidak boleh lagi hanya diukur dari lonjakan volume produksi, melainkan sejauh mana pendapatan dan kesejahteraan petani membaik.

"Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani. Kita ingin petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi daerah," tegasnya.

Pada sektor perdagangan internasional, Riau yang memiliki posisi strategis mendorong penguatan hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor. Sementara di sektor pariwisata, evaluasi keberhasilan akan digeser dari sekadar menghitung angka kunjungan menjadi mengukur lama tinggal, belanja wisatawan, serta pembukaan lapangan kerja baru.

Supriyadi menambahkan, seluruh data yang dirilis BPS Riau menjadi panduan utama dalam menyusun rencana, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029.

"Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi. Pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat," katanya. (Bil)