RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas merespons gelombang protes masyarakat yang mendadak dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Petugas menemukan indikasi pencatutan identitas hingga data pinjaman daring sebagai pemicu utama bergesernya posisi desil kesejahteraan warga dalam pemutakhiran data kependudukan 2026.

Menanggapi fenomena tersebut, penelusuran mendalam langsung digulirkan melalui pembentukan posko penanganan khusus yang tersebar di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan se-Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa penelusuran lapangan mendeteksi adanya indikator kesejahteraan yang tidak lagi terpenuhi akibat data finansial yang bermasalah dalam satu dokumen kependudukan.

"Ada masyarakat yang tidak tahu tiba-tiba dalam satu KK ada mungkin salah satu keluarganya terjerat pinjaman online. Itu maka dihilangkan untuk menerima bantuannya," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kamis (24/9/2026).

Selain jeratan pinjaman daring, temuan lapangan juga menunjukkan maraknya kasus penyalahgunaan dokumen pribadi warga oleh pihak tak bertanggung jawab demi transaksi tertentu.

"KTP masyarakat yang bersangkutan ditemukan digunakan untuk pembelian kendaraan maupun barang lainnya. Kondisi tersebut turut memengaruhi data kesejahteraan masyarakat," ujar Agung Nugroho.

Guna memulihkan hak warga yang terdampak kekeliruan data tersebut, pemerintah daerah menggandeng Kementerian Sosial untuk memfasilitasi proses verifikasi ulang dan klarifikasi dokumen secara langsung di tingkat tapak.

"Bagaimana masyarakat yang berhak kembali mendapatkan bantuan. Untuk masyarakat yang desilnya berubah atau baik bisa datang ke posko yang telah ada," tutur Agung Nugroho.

Melalui posko ini, seluruh aduan warga akan diverifikasi ulang agar penyaluran bantuan sosial di Kota Pekanbaru kembali tepat sasaran sesuai kondisi riil perekonomian masyarakat. (Bil)