RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memperluas jangkauan program edukasi kesehatan ke sekolah-sekolah menengah atas di wilayahnya. Langkah preventif dari sektor hulu ini diambil sebagai respons atas meningkatnya laporan masyarakat terkait aktivitas menyimpang kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang mulai berani muncul di ruang publik.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menyatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga ketertiban umum. Selain menyiapkan langkah hukum bagi aktivitas yang terbukti meresahkan, pemko memilih memprioritaskan tindakan pencegahan sejak dini agar generasi muda di Riau tidak terjerumus dalam lingkaran tersebut.

"Kami banyak menerima laporan dari masyarakat tentang aktivitas perilaku menyimpang LGBT ini. Pemkot Pekanbaru tidak akan membiarkan aktivitas yang dinilai mengganggu ketenteraman umum berjalan begitu saja. Kami juga siap mengambil tindakan hukum apabila aktivitas tersebut memang terbukti meresahkan masyarakat," kata Markarius Anwar, Selasa (14/7/2026).

Menurut Markarius Anwar, benteng pertahanan pertama yang paling efektif berada pada pengawasan mandiri di lingkungan keluarga dan pertemanan yang sehat. Oleh karena itu, para remaja dan kalangan muda diimbau untuk lebih mawas diri dalam menyaring pola pergaulan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Pemko Pekanbaru sengaja melibatkan para pakar medis untuk mengupas tuntas dampak buruk perilaku tersebut secara ilmiah. Para siswa diberikan pemahaman klinis yang akurat mengenai ancaman nyata terhadap kesehatan fisik mereka.

"Kami memberikan edukasi secara langsung kepada para siswa mengenai bahayanya perilaku menyimpang ini bagi masa depan mereka, termasuk risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV. Dalam program ini, kami sengaja menghadirkan dokter ahli agar para pelajar mendapatkan pemahaman klinis yang benar dan akurat," ujar Markarius Anwar.

Ke depan, program edukasi ini akan diadopsi secara masif ke lebih banyak sekolah di Ibu Kota Provinsi Riau tersebut. Dinas terkait juga tengah menyusun kolaborasi lanjutan yang tidak hanya melibatkan dokter spesialis, melainkan juga psikolog anak dan remaja demi membentengi mentalitas pelajar dari krisis identitas sejak dini. (Bil)