RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan penguatan aksesibilitas di wilayah pesisir dan pemenuhan infrastruktur dasar sebagai strategi kunci untuk memacu daya saing daerah pada tahun 2027. Langkah ini diambil guna mengatasi ketimpangan distribusi barang dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Pemerintah Provinsi Riau menggeser fokus pembangunan tidak hanya pada pengerasan jalan, tetapi juga pada integrasi sistem logistik dari pusat produksi menuju pelabuhan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Selasa (28/4/2026), ditekankan bahwa efisiensi ekonomi mustahil tercapai tanpa adanya jaringan konektivitas yang mapan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa fondasi ekonomi yang kuat memerlukan sokongan infrastruktur yang saling terhubung. Menurut dia, tanpa akses yang memadai, potensi besar di daerah tidak akan pernah menyentuh level optimal.

Fokus utama pada tahun 2027 akan diarahkan pada sejumlah koridor strategis yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan gerbang ekspor. Beberapa ruas jalan yang masuk dalam skala prioritas antara lain Lintas Dalu-Dalu – Mahato – Simpang Manggala, Jalur Panipahan – Teluk Piyai hingga batas Sumatera Utara, Poros Dumai – Lubuk Gaung – Batu Teritip – Sinaboi – Bagansiapiapi.

Pembangunan di wilayah pesisir, termasuk penguatan akses di Kepulauan Meranti, dianggap krusial untuk mempercepat arus barang dan jasa. Hal ini berkaitan erat dengan capaian ekonomi Riau tahun 2025 yang tumbuh 4,79 persen, di mana sektor industri dan ekspor masih menjadi kontributor utama.

Kebutuhan Dasar dan Pengendalian Lingkungan
Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga menyoroti krisis air bersih dan ancaman ekologi di perkotaan. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang mencakup wilayah Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis menjadi proyek vital yang akan dikebut. Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi hak dasar warga, tetapi juga mendukung operasional kawasan industri di pesisir.

Di ibu kota provinsi, penanganan banjir di Pekanbaru akan dilakukan secara lebih terintegrasi. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk bersinergi dalam mengelola lingkungan agar pembangunan fisik jalan tidak terhambat oleh masalah drainase dan luapan air.

Syahrial Abdi menegaskan bahwa seluruh program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Ego sektoral antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi harus dikesampingkan agar visi pemerataan pembangunan di seluruh Riau dapat terealisasi pada 2027. Dengan konektivitas yang lebih baik, Riau optimistis dapat menekan ketimpangan antarwilayah secara signifikan. (Bil)