RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau kini memfokuskan strategi pengendalian inflasi pada pengawasan distribusi beras dan gula konsumsi. Langkah ini diambil menyusul laporan fluktuasi harga kedua komoditas tersebut yang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) di tengah tren inflasi nasional yang masih terjaga.

Ancaman kenaikan harga pangan pokok tersebut menjadi poin utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti jajaran Biro Ekonomi Setdaprov Riau secara daring dari Riau Command Center, Senin (27/4/2026). Dalam pertemuan yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir tersebut, daerah diminta waspada terhadap komoditas yang memiliki deviasi harga cukup tinggi.

Berdasarkan data pantauan per 24 April 2026, harga beras medium di Zona 3 telah menyentuh angka Rp17.497 per kilogram, atau berada 12,89 persen di atas HET. Kondisi lebih kontras terlihat pada beras premium yang bertengger di level Rp19.964 per kilogram, melambung hingga 26,35 persen dari ketentuan harga pemerintah.

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ekonomi Setdaprov Riau Indrianasari menyampaikan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi mandat utama untuk memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus.

"Kami terus memantau ketersediaan pasokan di lapangan. Langkah strategis akan dioptimalkan, terutama untuk mendeteksi dini lonjakan harga agar intervensi pasar dapat segera dilakukan," ujar Indrianasari usai menyimak paparan dari BPS.

Selain beras, gula konsumsi juga menjadi sorotan karena diperdagangkan seharga Rp18.320 per kilogram, atau 4,69 persen di atas harga acuan. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging sapi justru cenderung stabil di harga Rp139.053 per kilogram, sedikit di bawah harga acuan nasional.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan bahwa secara nasional, inflasi tahun kalender (year to date) hingga Maret 2026 terkendali di angka 0,94 persen. Meski angka ini masih masuk dalam rentang target sasaran 2,5±1 persen, pemerintah daerah tetap diminta melakukan langkah mitigasi guna menekan disparitas harga di pasar-pasar tradisional.

Pemprov Riau berkomitmen menjaga kelancaran rantai pasok guna menjamin stabilitas ekonomi daerah yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengawasan rutin pada distributor besar untuk mencegah adanya hambatan distribusi yang memicu kelangkaan barang di tingkat konsumen. (Bil)