RIAUIN.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan berencana menggelar rapat koordinasi tingkat nasional guna mencari solusi atas kekurangan lahan pengganti bagi masyarakat yang direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. Langkah ini diambil menyusul komitmen sejumlah warga yang mulai menyerahkan sertifikat lahan mereka demi mendukung upaya restorasi kawasan hutan tersebut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dijadwalkan memimpin koordinasi tersebut dengan melibatkan pemangku kepentingan strategis, mulai dari Kejaksaan Agung hingga Kementerian Pertahanan. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan lahan relokasi yang komprehensif bagi warga yang bersedia keluar dari area konservasi.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam audiensi di Jakarta, Senin (20/4/2026), mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat terhadap penertiban TNTN terus meningkat. Namun, ketersediaan lahan pengganti kini menjadi kendala krusial yang harus segera diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.

"Kami melaporkan progres di lapangan terkait TNTN dan mengingatkan kembali mengenai perlunya percepatan penyediaan lahan pengganti. Saat ini sudah banyak warga yang menyerahkan lahannya secara sukarela," ujar SF Hariyanto.

Selain persoalan relokasi TNTN, pertemuan tersebut juga membedah potensi nilai ekonomi karbon di wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Riau berharap program karbon dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru tanpa merusak fungsi ekosistem hutan. Isu strategis lainnya yang dibahas adalah kelanjutan pembangunan ruas jalan lintas Dumai-Sinaboi yang bersinggungan dengan kawasan hutan.

Hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Plt Gubernur Riau antara lain Plt Kepala Dinas LHK Riau M Job Kurniawan, Kepala Bappeda Purnama, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mardoni Akrom.

Pemprov Riau sebelumnya telah melayangkan usulan penyediaan lahan kepada pusat sebagai bagian dari solusi jangka panjang penataan kawasan hutan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan tetap terjaga agar konflik agraria di kawasan lindung tersebut dapat diselesaikan tanpa merugikan hak-hak warga. (Bil)