RIAUIN.COM – Bupati Bengkalis Kasmarni, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis H Toharudin, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) tingkat Provinsi Riau.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, dan berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Zulhelmi D, perwakilan dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau, serta pejabat dari KemenPAN-RB.

Dari KemenPAN-RB hadir Emelda Suparti, Analis Kebijakan Madya, yang dalam pemaparannya menyampaikan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi fokus utama pada tahun 2025.

Hal ini selaras dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penguatan Peran Simpul Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, yang mempertegas pentingnya peran provinsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tahun 2025 merupakan momen penting karena adanya regulasi baru ini yang memperjelas peran simpul koordinasi provinsi dalam memastikan pengelolaan pengaduan berlangsung secara efektif, sinergis, dan berkesinambungan," ujar Emelda.

Ia menuturkan, kegiatan Monev SP4N-LAPOR bertujuan tidak hanya untuk melihat capaian, tetapi juga memperkuat koordinasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan publik di tingkat kabupaten dan kota.

"Dari forum ini, kami harapkan lahir peta kondisi terkini, identifikasi isu-isu prioritas, serta berbagai praktik baik yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain," tambahnya.

Emelda juga menekankan tiga fokus utama kegiatan ini, yakni memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan tim pengelola, meningkatkan kualitas respons dan tindak lanjut laporan, serta mempererat kerja sama lintas sektor.

“Data pengaduan tidak boleh hanya disimpan, tetapi harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan pelayanan. Dengan teknologi dan pendekatan berbasis data, LAPOR kini menjadi bagian penting dalam transformasi digital pelayanan publik,” jelasnya.

Di penghujung sambutan, Emelda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh pemerintah daerah di wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Bengkalis, atas komitmennya dalam penguatan sistem SP4N-LAPOR secara terintegrasi.

Sementara itu, mewakili Gubernur Riau, Zulhelmi D mengatakan bahwa penerapan SP4N-LAPOR mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan dan akuntabilitas layanan publik.

“SP4N-LAPOR bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap laporan yang masuk harus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah mendukung pelaksanaan sistem pengelolaan pengaduan nasional.

“Kepada seluruh OPD, kami minta terus membangun kerja sama dan memastikan setiap laporan dari masyarakat ditindaklanjuti dengan tuntas. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Dalam forum yang sama, Bupati Bengkalis Kasmarni, melalui Asisten II H Toharudin, menyatakan bahwa sistem pengelolaan pengaduan publik adalah komponen penting dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan responsif.

“Pemkab Bengkalis sepenuhnya mendukung optimalisasi SP4N-LAPOR sebagai wujud pelayanan publik yang sigap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Toharudin.

Ia menambahkan, pihaknya terus mendorong sinergi antarperangkat daerah agar penanganan laporan bisa dilakukan secara cepat dan transparan.

“Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas pengelola LAPOR di daerah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tumbuh,” tutupnya. (Nab)