RIAUIN.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan hak dan keberlangsungan kerja tenaga honorer non database, meskipun terkendala regulasi ketat dari Pemerintah Pusat.

Komitmen ini disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni dalam audiensi yang digelar di Wisma Daerah Sri Mahkota, Bengkalis, Senin (29/09/2025), bersama perwakilan aliansi tenaga honorer non database. Hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha.

Dalam pertemuan itu, perwakilan aliansi, Panca Dharma, menyampaikan kegelisahan para tenaga honorer non database yang tidak tercantum dalam data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga paruh waktu. Mereka berharap Pemkab Bengkalis memperjuangkan nasib mereka hingga ke tingkat Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap aspirasi tenaga honorer.

“Kami minta rekan-rekan tetap tenang. Pemerintah Daerah tidak akan lepas tangan. Kami di DPRD punya empati dan akan terus mendukung perjuangan ini. Kita akan tempuh langkah-langkah strategis, termasuk menyampaikan aspirasi secara resmi ke kementerian,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra TH, juga menyampaikan bahwa anggaran untuk mempertahankan keberadaan tenaga honorer telah disiapkan hingga tahun 2026.

“Saya siap turun langsung ke BKN untuk mengawal persoalan ini. Tapi kita juga harus pahami bahwa ini adalah kebijakan nasional. Maka kita harus berjuang bersama, baik melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau maupun daerah lain,” jelas Ersan.

Senada dengan itu, Camat Mandau, Riki Rihardi, menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga, khususnya dalam penyampaian data dan surat menyurat yang masih kerap terhambat di tingkat kecamatan atau perangkat daerah.

“Ke depan, informasi harus seragam agar tidak terjadi salah persepsi di lapangan,” ujar Riki.

Dalam arahannya, Bupati Kasmarni menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib seluruh tenaga honorer, baik yang sudah masuk database maupun yang belum.

“Kami sudah mengirim surat resmi ke Kementerian PAN-RB terkait tenaga honorer non database. Kami juga mencari solusi anggaran agar gaji para tenaga non database tetap bisa dibayarkan sesuai aturan,” ungkap Kasmarni.

Ia juga menyebutkan pentingnya berkoordinasi dengan anggota DPR RI Dapil Riau untuk memperkuat posisi para tenaga honorer.

“Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung jalannya pemerintahan. Karena itu kami bersama DPRD akan terus berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat,” tambah Kasmarni.

Audiensi ditutup dengan doa dan kesepakatan pembentukan tim perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta. Perwakilan ini akan difasilitasi oleh Pemkab dan DPRD Bengkalis untuk menyampaikan aspirasi langsung ke DPR RI, BKN, dan kementerian terkait.

Dengan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan para tenaga honorer, diharapkan solusi terbaik bisa segera ditemukan, sehingga hak dan keberlanjutan kerja honorer non database dapat terjamin. (Ard)