RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar rapat evaluasi terkait realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 31 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung Rabu 17 September 2025 di Ruang Rapat Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis.

Rapat diskusi ini dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan SDM Johansyah Syafri, didampingi Sekretaris Bappeda Syahrudin dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Asnurial, serta dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Dalam arahannya, Johansyah Syafri mengingatkan pentingnya keterbukaan dan ketepatan dalam melaporkan progres realisasi fisik dan keuangan.

Ia juga meminta setiap perangkat daerah tidak hanya melaporkan capaian, tetapi juga menjelaskan hambatan yang menghambat percepatan penyerapan anggaran baik dari APBD maupun DAK.

“Kita harus menghindari keterlambatan yang berulang. Hambatan perlu diketahui lebih awal agar dapat segera dicari solusi. Percepatan penyerapan anggaran adalah tanggung jawab bersama,” ujar Johansyah.

Lebih lanjut, Johansyah menegaskan agar tidak memaksakan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa adanya ketersediaan anggaran. Kebijakan tunda bayar SPPD tidak akan berlaku lagi ke depan.

“Perangkat daerah harus menyelesaikan kegiatan yang sudah ada anggarannya dan segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan tanpa penundaan,” tambahnya.

Ia mengimbau untuk melaksanakan percepatan kegiatan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, Johansyah juga menekankan agar fokus pada program prioritas dan tidak memaksakan kegiatan yang kurang mendesak agar agenda strategis utama dapat berjalan lancar. (Ard)