RIAUIN.COM – Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri penandatanganan Keputusan Bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Agenda ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya dalam bidang perizinan tenaga medis dan kesehatan agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai salah satu daerah piloting (percontohan) di Provinsi Riau dalam penerapan dan peluncuran MPP Digital Nasional untuk layanan perizinan tenaga medis dan kesehatan. Penetapan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen Kabupaten Bengkalis dalam mendukung percepatan implementasi pelayanan publik digital.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya, Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa implementasi MPP Digital Nasional adalah terobosan penting untuk menciptakan sistem perizinan yang efisien, akuntabel, dan aman, sekaligus mendukung transformasi digital sektor kesehatan.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan integrasi layanan. “Digitalisasi adalah kunci menciptakan layanan publik yang efisien dan transparan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung penuh program ini. “Tanpa komitmen daerah, sistem digital ini tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.

Wamen Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria juga menekankan pentingnya infrastruktur digital. “Transformasi bukan hanya soal aplikasi, tapi jaringan internet dan keamanan data,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, yang menegaskan bahwa perlindungan data menjadi prioritas. “Kepercayaan publik harus dijaga,” tegasnya.

Penasihat Khusus Luhut Binsar Pandjaitan menyebut digitalisasi sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional. “Ini bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan program MPP Digital Nasional. Ia menyebut sistem ini akan mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan perizinan tenaga medis dan kesehatan di daerah.

“Kami menyambut baik sistem ini karena sangat membantu dalam percepatan pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Kami juga berharap dukungan pusat dalam hal jaringan, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM,” ujar Kasmarni.

Sebagai daerah percontohan, Kabupaten Bengkalis berkomitmen segera mengintegrasikan seluruh layanan perizinan sektor kesehatan ke dalam sistem MPP Digital Nasional, sejalan dengan visi menuju tata kelola pemerintahan modern dan responsif terhadap masyarakat.

Melalui Keputusan Bersama ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat demi terwujudnya Indonesia Digital 2025. (Ard)