RAIUIN.COM – Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, mewakili Bupati, menyampaikan harapan agar DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penyampaian kedua Ranperda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis pada Senin, 8 September 2025, di ruang rapat DPRD.

Dalam pemaparannya, Bagus Santoso menjelaskan bahwa dua Ranperda yang diajukan mencakup perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ia menegaskan bahwa percepatan pembahasan dan penetapan Ranperda ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran pembangunan daerah, khususnya dalam hal penguatan kelembagaan perangkat daerah serta optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi.

“Harapan kami, dua Ranperda yang disampaikan hari ini dapat segera dibahas bersama DPRD, sehingga nantinya dapat ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan daerah,” ujar Bagus Santoso.

Ia menambahkan, penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pemerintahan. Penyesuaian kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja, mencegah tumpang tindih tugas dan fungsi, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah. Oleh karena itu, sejumlah nomenklatur dinas dan badan akan mengalami perubahan dan penggabungan demi terciptanya struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien.

Sementara itu, revisi terhadap Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut mencakup penyempurnaan pasal terkait tarif opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, penghapusan objek retribusi yang tidak sesuai regulasi, serta penyesuaian tarif agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Melalui dua Ranperda ini, kami berharap tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih efektif, pelayanan publik semakin optimal, dan pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bagus Santoso juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas Ranperda. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan DPRD, baik melalui komisi maupun panitia khusus, guna mempercepat proses pembahasan.

Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha turut dihadiri oleh Wakil Ketua I M Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Fernanda, Wakil Ketua III H Misno, para anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta tamu undangan lainnya. (Ard)