RIAUIN.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ed Efendi, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional terkait pengendalian inflasi dan dinamika sosial terkini. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (2/9/2025).

Rapat daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut turut diikuti oleh berbagai pemerintah daerah, termasuk jajaran Pemkab Bengkalis.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin rapat memberikan penekanan kepada seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam menyelenggarakan acara seremonial di tengah kondisi sosial yang peka. Ia menyarankan agar kegiatan seremonial dilakukan dengan sederhana dan bermakna, seperti menggelar tumpengan atau berbagi santunan kepada anak yatim.

“Kita harus menunjukkan empati kepada masyarakat. Jangan sampai kegiatan berlebihan justru menimbulkan kecaman publik. Kesederhanaan justru bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Tito.

Ia juga menyoroti fenomena penyebaran potongan video dari acara resmi yang bisa menjadi bahan perbincangan negatif di media sosial, terutama TikTok. Menurutnya, video-video tersebut dapat dimanipulasi sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap pejabat publik.

“Kalau ada potongan video acara musik atau pesta yang viral, lalu dibandingkan dengan situasi masyarakat yang sulit, bisa memicu amarah publik. Ini harus diantisipasi,” lanjutnya.

Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga memaparkan perkembangan sektor pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus produksi gabah.

“Produksi kita mencapai 33 juta ton, sedangkan kebutuhan hanya sekitar 30 juta ton. Tahun ini kita tidak melakukan impor karena stok cukup. Ini hasil kerja keras kita bersama, termasuk Bulog yang terus menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.

Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah serta pemberdayaan masyarakat melalui koperasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. (Ard)