RIAUIN.COM - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau pada Senin (1/9/2025). Aksi berlangsung sejak pagi hingga sore hari, diikuti oleh massa dalam lima gelombang yang datang secara teratur.

Para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari permintaan pencopotan Kapolri, desakan pembebasan aktivis Khariq Anhar, hingga menolak tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada kondisi rakyat.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, hadir langsung menemui para mahasiswa dan menegaskan bahwa meskipun beberapa poin yang disampaikan berada di luar kewenangan lembaga legislatif daerah, pihaknya tetap akan meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI.

“Ada hal-hal yang bukan wewenang kami, seperti tuntutan terhadap Kapolri dan tunjangan DPR RI. Tapi karena ini aspirasi masyarakat, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikannya ke pusat,” ujar Kaderismanto dikutip dari Halloriau.

Ia juga menanggapi kasus penahanan Khariq Anhar. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan dengan aparat keamanan, meskipun proses pembebasan masih menunggu perkembangan komunikasi antar kepolisian daerah.

“Untuk Khariq, kami sudah menjalin komunikasi. Tapi keputusan belum bisa dipastikan karena perlu menunggu hasil koordinasi antara Kapolda Riau dan Kapolda Metro Jaya,” jelasnya.

Demonstrasi mahasiswa berjalan kondusif di bawah pengawasan ketat aparat TNI dan Polri. Tidak terjadi insiden besar selama aksi berlangsung.

“Syukur alhamdulillah, seluruh rangkaian aksi hari ini berjalan tertib berkat kerja sama seluruh pihak,” ujar Kaderismanto.

Aksi ini mencuri perhatian publik sebagai bentuk konsistensi mahasiswa Riau dalam memperjuangkan suara rakyat dan menyoroti peran DPRD sebagai penghubung antara masyarakat daerah dengan pemerintah pusat.

Gelombang protes yang terjadi secara nasional, termasuk di Riau, dipicu oleh kekecewaan publik terhadap kebijakan DPR RI yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta pernyataan kontroversial beberapa anggota legislatif.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan resminya di Istana Negara pada Minggu (31/8), menyampaikan komitmennya untuk merespons suara rakyat dengan cara yang terbuka dan bijaksana.

Ia menyebut bahwa sejumlah fasilitas DPR RI, termasuk tunjangan dan biaya perjalanan dinas ke luar negeri, akan dievaluasi. Presiden juga meminta agar kementerian dan lembaga membuka ruang dialog untuk menerima kritik dan aspirasi dari rakyat.

“Pemerintah akan terus mendengar suara rakyat. Tapi saya berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib,” tegas Presiden. (*)