RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau meresmikan peluncuran sistem evaluasi elektronik keterbukaan informasi publik atau e-Monev 2025 pada Rabu (16/07/2025) di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif.

Kegiatan peluncuran turut dihadiri oleh berbagai pihak seperti perwakilan badan publik, Komisi Informasi, serta pejabat dari lingkungan Pemprov Riau.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Riau yang dibacakan Asisten I Setdaprov, Zulkifli Syukur, disampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang kredibel dan efektif.

“Budaya transparansi harus terus dibangun, tidak cukup hanya dilihat sebagai kewajiban hukum. Ini merupakan bagian dari komitmen moral kita kepada masyarakat,” ujar Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Riau secara konsisten memperbaiki mutu pelayanan informasi kepada publik. Evaluasi yang dilakukan secara periodik menjadi tolok ukur seberapa besar komitmen badan publik terhadap prinsip keterbukaan.

“Pada 2024, Riau mencatat pencapaian positif dengan skor 86,10 dan kategori ‘baik’ dari Komisi Informasi Pusat. Ini menunjukkan kemajuan, meskipun kita masih memiliki ruang untuk mencapai level informatif,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Riau, Tatang Nurhadiansyah, menyatakan bahwa e-Monev merupakan alat penting untuk menilai sejauh mana badan publik mematuhi prinsip transparansi informasi. Ia juga menekankan pentingnya pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara sungguh-sungguh oleh tiap institusi.

“SAQ bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses evaluatif menuju pengelolaan informasi yang baik. Institusi yang menunjukkan kepatuhan akan diapresiasi, sedangkan yang abai akan diberi catatan khusus,” tegas Tatang.

Dengan sistem digital ini, proses pemantauan dan penilaian menjadi lebih efisien dan inklusif, serta bisa diakses secara luas oleh para pemangku kepentingan. Data dari e-Monev juga akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan strategi peningkatan layanan informasi ke depan.

Acara ini diharapkan menjadi pemicu bagi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Pemerintah Provinsi Riau juga akan terus membangun sinergi dengan lembaga vertikal dan masyarakat sipil untuk memperluas akses terhadap informasi publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Tujuan akhirnya adalah pelayanan informasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat—mudah diakses, cepat ditanggapi, mampu meningkatkan kepercayaan publik,” tutup Zulkifli Syukur. (Nab)