RIAUIN.COM – Kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau, telah mengalami alih fungsi menjadi perkebunan sawit sejak tahun 2004.

Selama lebih dari dua dekade, hutan konservasi ini mengalami kerusakan serius akibat pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan secara terorganisir oleh jaringan pemodal sawit.

Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Mayjen TNI Dody Triwinarto, mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar lahan di dalam TNTN dikuasai oleh pemilik perkebunan besar yang berasal dari luar daerah.

“Sebagian besar yang tinggal di dalam kawasan hanyalah para pekerja kebun. Pemiliknya sendiri berada di luar, ada yang tinggal di Pekanbaru, Pelalawan, Medan, bahkan Jakarta,” ujar Dody dalam pertemuan bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Riau, Kamis (10/7/2025).

Ia menambahkan, para pekerja tersebut sebenarnya hanya dipekerjakan oleh para cukong untuk mengelola kebun sawit di kawasan konservasi tersebut.

Bahkan, untuk menunjang aktivitas mereka, telah dibangun fasilitas seperti sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di area tersebut.

Hasil verifikasi tim Satgas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menetap di dalam kawasan TNTN jauh lebih sedikit dari data yang selama ini beredar.

“Sebelumnya dikabarkan ada 15 ribu jiwa. Setelah dicek di lapangan, hanya sekitar 4.000 hingga 5.000 orang,” terang Dody, dikutip dari Tribun Pekanbaru.

Dody juga menyebutkan adanya 13 akses jalan yang digunakan untuk keluar-masuk ke dalam TNTN, yang selama ini menjadi jalur utama bagi aktivitas ilegal. Ia menduga, tindakan ini berlangsung dengan sepengetahuan aparat desa setempat.

“Kami percaya kepala desa tahu soal ini. Tak mungkin ada yang bisa keluar-masuk hutan seenaknya tanpa izin. Dan memang, beberapa kepala desa telah mengaku saat diperiksa,” ujarnya tegas.

Proses hukum kini sedang berjalan. Pihak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Riau telah memeriksa sejumlah pihak terkait dalam kasus pembalakan dan perambahan lahan di kawasan TNTN. (*)