RIAUIN.COM– Realisasi APBD Provinsi Riau yang masuk dalam 10 besar terendah se-Indonesia kembali menuai kritik. Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri, menilai buruknya capaian itu bukan sekadar soal serapan belanja, tapi mencerminkan gagalnya Pemerintah Provinsi Riau dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan serius.

“Riau ini kaya, tapi tidak digarap. Ada sekitar 1,5 juta kendaraan yang tak bayar pajak, dan kalau dikelola dengan benar, setidaknya Rp1,2 triliun bisa masuk ke kas daerah,” ujar Edi, Kamis (10/7/2025).

Politisi Gerindra itu menyebut, meski sebagian besar kendaraan tersebut kemungkinan sudah tidak layak tagih, masih ada sekitar 600.000 unit yang sebenarnya potensial. Jika rata-rata pajaknya Rp2 juta per kendaraan, maka daerah bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang signifikan.

Tak hanya dari sektor kendaraan, Edi juga menyoroti lemahnya pengelolaan retribusi galian C. Ia menyebut kebutuhan tanah timbun untuk proyek jalan tol dan sumur minyak di Riau bisa mencapai 6 juta meter kubik, namun retribusi yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp2 miliar per tahun.

"Ini bukan hanya soal target tak tercapai, tapi soal keseriusan pemerintah. Sayang sekali potensi besar dibiarkan begitu saja," tegasnya. -vie