RIAUIN.COM – Pemerintah Kota Pekanbaru menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka kegiatan studi tiru implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/6/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Bagian PBJ, Lantai 2 Gedung Utama, Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Pekanbaru, Hadi Firmansyah, bersama tim Kelompok Kerja Pemilihan. Delegasi dari Pemkab Kampar di antaranya diwakili oleh Analis Sistem Informasi, Herry Indra Mulya; Fungsional PPBJ Ahli Muda, Ana Sofiawati; Analis Pelayanan Prima, Lady Vita; serta staf Bagian PBJ, Ahmad Syafei Akbar, Wahyu Maheldi, dan Ade Syahputra.

Dalam sambutannya, Hadi menjelaskan bahwa MCP merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh KPK bersama Kemendagri, BPKP, dan pemda untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Sistem ini menggunakan pendekatan digital untuk memantau kemajuan dan kinerja dalam delapan aspek utama pencegahan korupsi.

Delapan area fokus MCP meliputi:

Proses perencanaan

Penganggaran

Pengadaan barang/jasa

Pelayanan publik

Pengawasan internal (APIP)

Manajemen ASN

Pengelolaan aset daerah (BMD)

Optimalisasi penerimaan pajak

“Skor MCP digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencegahan korupsi dan dinilai langsung oleh KPK,” terang Hadi.

Herry Indra Mulya menyampaikan alasan dipilihnya Pekanbaru sebagai tempat studi tiru karena dinilai berhasil menerapkan MCP dengan sangat baik. Pada tahun 2024, capaian MCP Kota Pekanbaru mencapai 88,6%, sementara Kabupaten Kampar memperoleh skor 77%.

“Bahkan untuk sektor pengadaan barang dan jasa, capaian Pekanbaru berhasil mencapai 100%, naik dari 99% di tahun 2023. Sebaliknya, di Kampar sektor ini masih berada di angka 71%,” ujarnya.

Herry berharap kunjungan ini menjadi referensi berharga dalam membenahi sistem pemerintahan di Kampar dan memperkuat capaian MCP ke depannya.

“Dengan mempelajari praktik yang sudah diterapkan di Pekanbaru, kami ingin menyesuaikan dan mengadopsinya dalam strategi pembangunan pemerintahan yang lebih bersih di Kampar. Semoga kegiatan ini juga mampu mendorong semangat reformasi birokrasi di semua OPD kami,” tutupnya. (Nab)