PASIR PENGARAIAN, Riauin.com - Tiga Desa di Kecamatan Rambah yang berada dalam kawasan ibu Kota Pasir Pangaraian, Kabupeten Rokan Hulu (Rohul), jadi pilot project Program Desa Mandiri Pajak Bumi Bangunan Pedesaan.

Program tersebut pertama kali dibuat di Indonesia. Ketiga desa tersebut yakni, Desa Babussalam, Rambah Tengah Utara (RTU) dan Pematang Berangan, Kecamatan Rambah.

Ketiga Kepala Desanya juga sudah teken MoU dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bependa) Rohul, Jonni Mukhtar. SE.M.Si, Selasa (26/9/2017) pagi, di lantai II kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul, disaksikan Camat Rambah, M. Franovandi.S.STP. M.Si.

Dari Desa Babussalam, langsung Kedes Babussalam Basron, Kades RTU Yasmin.S.Pd dan Kades Pematang Berangan, Maisar melakukan penandatangan MoU (kesepahaman) dengan Plt Kepala Bapenda, Jonni Mukhtar, disaksikan Camat Rambah M.Franovandi.S.STP.M.Si, BPD dari dan petugas Admin dari tiga desa.

“Ini program baru yang nantinya akan kita launcing terkait pelayanan publik, sebagai upaya Pemkab Rohul tingkatkan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2. Program ini muncul, karena banyaknya permintaan Kades agar pengelolaan PBB-P2 lebih efektif, sehingga desa diberikan kewenangan lakukan validasi data, yang difasilitasi dan dibuat Bapenda termasuk kelengkapan untuk program tersebut,” jelas Jonni.

Dari 139 desa dan 6 kelurahan tersebar di 16 kecamatan se-Rohul, terget PBB-P2 tahun 2017 Rp14,250 miliar. Hingga kini sudah terealiasi Rp2 miliar lebih, untuk 3 bulan kedepan kita intensifkan dalam kondisi optimis.

“Untuk pencapaian target, bagaimana kita upayakan agar capai target. Permasalahan yang perlu diatasi dengan banyak data yang tidak sesuai, dan data diharapkan bisa valid dan akurat,” ungkap Jonni.

Kemudian, di 3 desa yang jadi pilot project nantinya akan diberikan fasiltas seperti komputer khusus untuk operasional, dan aplikasi diberikab. Apalagi, ini merupakan gebrakan baru dan bagaiman Pemkab Rohul bisa tingkatkan PAD dari sektor PBB-P2 yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

“Saya optimis, bila ini dikelola dengan baik melalui program yang akan kita launcing dan tahap awal di tiga desa yang jadi pilot project, maka permasalahan perubahan data wajib pajak yang selama ini dikeluhkan desa/ kelurahan bisa jelas dan teratasi,” kata Jonni lagi.

Tiga desa yang jadi polit prohect program Desa Mandiri PBB-P2, diakui Kades Babussalam, Basron, sangat membantu sekali. Karena, selama ini adanya data perubahan bagi wajib yang harusnya segara diperbaiki hingga kini belum juga dilakukan perbaikan.

“Dengan adanya aplikasi Sismiop, maka saya yakin penerimaan PBB-P2 di desa kita akan meningkat. Karena, selama ini data perubahan yang sudah kita usulkan belum juga selesai. Melalui program Desa Mandiri PBB-P2 tersebut, maka bisa disampaikan oneline ke masyarakat dan tekoneksi dengan Bapenda,” ucapnya.

Kemudian kata Basron lagi, bila ada perubahan usulan data yang selama ini lamban melalui program tersebut desa bisa langsung mengubah dengan Sismiop yang dikelola Desa dan terkoneksi ke Bapenda.

“Dengan kita dijadikan pilot project, maka target Desa Babussalam PBB-P2 harus 100 persen dengan perbaikan data. Karena selama kendala selama ini data yang berubah-ubah, dengan sistim ini maka tidak salah lagi, karena desa yang lebih mengetahui data –data di masyarakat,” katanya lagi.***[YUS]