ROKAN HULU, Riauin.com - Dua tahun sudah ratusan guru Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima gaji. Hal itu karena terikat aturan Pemerintah Pusat (PP) no 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Dana Hibah dan Bansos tidak diperbolehkan lagi disalurkan secara terus menerus dan mengikat kepada organisasi, kelompok atau pun perorangan.

Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Rohul fraksi Partai Gerindra, Novliwanda Ade Putra ST memberikan solusi agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang pendidikan MDTA bisa segera disahkan.

Hal ini dilakukan agar ada sebuah kepastian hukum bagi kedudukan para guru MDTA. Memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan fasilitas dan pengajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan yang diatur didalam undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.

"Serta PP nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," jelasnya kepada wartawan, Rabu (20/9).

Pria berperawakan tinggi besar ini mengaku prihatin atas nasib yang dialami saudaranya sesama muslim tersebut. Menurutnya, perkembangan zaman menuntut setiap orang untuk memiliki pendapatan yang layak demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya.

"Nah, bagaimana bisa kita tega melihat para guru yang mengajarkan pendidikan agama, yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada para siswa didiknya demi memastikan bahwa anak bangsa tetap berada dalam koridor iman, akhlak dan moral yang baik di setiap pelosok negeri ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah," keluhnya.

Dalam pada itu, Ade menambahkan Kesejahteraan guru merupakan kewajiban bagi kita untuk memenuhinya, karena apa yang mereka lakukan itu sangat sangat berat. "Yaitu mendidik akhlak dan moral suatu generasi anak bangsa sehingga menjdi pribadi yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan," terangnya.(mcr)