PILIHAN
Diduga Tak Sesuai LPj,
LSM Penjara Pertanyakan Dana Bansos 2015 Diterima IDI Rohul
PASIRPANGARAIAN, Riauin.com - Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) mempertanyakan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015 diterima Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Penjara Rohul Sudirman mengungkapkan dari informasi diterima, dana Bansos diterima IDI Cabang Rohul dari Pemkab Rohul pada 2015‎ sekira Rp225 juta.
Namun, kata Sudirman, pada laporan pertanggungjawaban (LPj) pihak IDI Cabang Rohul, total dana Bansos‎ 2015 yang terpakai sekira Rp148.388.000, tersisa atau saldo sekira Rp1.612.000.
"Dari informasi yang kita diterima, dana Bansos untuk IDI Rokan Hulu (Rohul) sebesar Rp225 juta. Sementara di LPj‎ kenapa total dana hanya Rp150 juta. Selisih Rp75 juta itu yang kita pertanyakan," kata Sudirman kepada wartawan, Jumat (8/9/17).
Sudirman juga mempertanyakan mengapa LPj IDI Rohul yang diterima pengurus IDI Cabang Rohul yang baru juga tanpa dilengkapi foto copy kuitansi penggunaan anggaran dan pendukung lainnya, sesuai aturan LPj yang berlaku.
Padahal, menurut Sudirman, ada beberapa item yang juga perlu dipertanyakan, seperti‎ besaran sewa kantor IDI Kabupaten Rohul, termasuk renovasi dan cat kantor, serta mobiler.
Ketua IDI Cabang Rohul Dr. H. Zuldi Afki mengaku soal besaran dana Bansos 2015 dirinya tidak tahu persis besaran dana Bansos 2015. Namun, berdasarkan LPj diterima pengurus baru, total dana Bansos hanya Rp150 juta.
Zuldi mengaku tidak tahu banyak, sebab dirinya baru menjabat sebagai Ketua IDI Cabang Rohul dan baru dilantik 9 Februari 2017 lalu.
"Kita kan menerima laporan saja pengurus baru. Coba konfirmasi ke pengurus lama," saran Zuldi.
Sementara, mantan Ketua IDI Cabang Rohul Faisal, dikonfirmasi wartawan mengakui dana Bansos 2015 diterima dari Pemkab Rohul memang sebesar Rp225 juta, namun ada kesalahan pada LPj.
Ditanya soal sewa rumah toko untuk Kantor IDI Rohul sebesar Rp21 juta dan dimana lokasi kantor sebelumnya, Faisal mengatakan dirinya akan menjelaskan secara rinci pada Senin (11/9/17) depan.
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Penjara Rohul Sudirman mengungkapkan dari informasi diterima, dana Bansos diterima IDI Cabang Rohul dari Pemkab Rohul pada 2015‎ sekira Rp225 juta.
Namun, kata Sudirman, pada laporan pertanggungjawaban (LPj) pihak IDI Cabang Rohul, total dana Bansos‎ 2015 yang terpakai sekira Rp148.388.000, tersisa atau saldo sekira Rp1.612.000.
"Dari informasi yang kita diterima, dana Bansos untuk IDI Rokan Hulu (Rohul) sebesar Rp225 juta. Sementara di LPj‎ kenapa total dana hanya Rp150 juta. Selisih Rp75 juta itu yang kita pertanyakan," kata Sudirman kepada wartawan, Jumat (8/9/17).
Sudirman juga mempertanyakan mengapa LPj IDI Rohul yang diterima pengurus IDI Cabang Rohul yang baru juga tanpa dilengkapi foto copy kuitansi penggunaan anggaran dan pendukung lainnya, sesuai aturan LPj yang berlaku.
Padahal, menurut Sudirman, ada beberapa item yang juga perlu dipertanyakan, seperti‎ besaran sewa kantor IDI Kabupaten Rohul, termasuk renovasi dan cat kantor, serta mobiler.
Ketua IDI Cabang Rohul Dr. H. Zuldi Afki mengaku soal besaran dana Bansos 2015 dirinya tidak tahu persis besaran dana Bansos 2015. Namun, berdasarkan LPj diterima pengurus baru, total dana Bansos hanya Rp150 juta.
Zuldi mengaku tidak tahu banyak, sebab dirinya baru menjabat sebagai Ketua IDI Cabang Rohul dan baru dilantik 9 Februari 2017 lalu.
"Kita kan menerima laporan saja pengurus baru. Coba konfirmasi ke pengurus lama," saran Zuldi.
Sementara, mantan Ketua IDI Cabang Rohul Faisal, dikonfirmasi wartawan mengakui dana Bansos 2015 diterima dari Pemkab Rohul memang sebesar Rp225 juta, namun ada kesalahan pada LPj.
Ditanya soal sewa rumah toko untuk Kantor IDI Rohul sebesar Rp21 juta dan dimana lokasi kantor sebelumnya, Faisal mengatakan dirinya akan menjelaskan secara rinci pada Senin (11/9/17) depan.
Berita Lainnya
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas