Kebiasaan Saling Serang di RDP, Pakar: Posisi DPR dan Pemerintah Sejajar
Robintan menjelaskan, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki undang-undang sendiri dan TPPU itu lahir karena adanya kejahatan. Sesuai Informasi yang beredar ada 69 pejabat Kemenkeu yang terindikasi terlibat dalam transaksi dari 2009-2022 senilai 349 T.
"Itu mesti digali karena memang betul informasi Pak Mahfud itu ada TPPU. TPPU itu kan macam-macam jenisnya, antara lain seperti menyamar-nyamarkan asal usul uang. Memang harus dibuktikan, hanya saja TPPU nya tetap harus disidik karena punya undang-undang sendiri," papar Robintan.
Pertanyaannya, apakah TPPU harus menunggu predikat crime atau tindak pidana utama terlebih dahulu?
"Tidak perlu, (TPPU, red) harus berjalan secara simultan bisa. Kalau TPPU nya nanti berbarengan dengan pidana pokok, pidana pokok terbukti, ini (TPPU, red) pasti terbukti.
Mudah-mudahan pemerintah bisa betul-betul mempunyai tekat untuk membongkar sejelas-jelasnya kasus ini.
Seperti diketahui, dalam RDP bersama Komisi III DPR RI, Mahfud MD membuka paparannya dalam rapat terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Mahfud saat itu menegaskan bahwa posisi atau kedudukan pemerintah dan DPR sejajar.
"Kedudukan DPR dan pemerintah sejajar, oleh sebab itu itu kita harus bersama bersikap sejajar," kata Mahfud dalam rapat.
Rapat yang dimulai pukul 15.00 WIB itu baru selesai pada pukul 23.00 WIB. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan pihaknya akan kembali mengadakan rapat yang mengundang Mahfud dan Menkeu Sri Mulyani.-dnr
Berita Lainnya
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Chicco Jericho Desak Polda Riau Usut Tuntas Kematian Gajah di TNTN Tesso Nilo
Total 19 Tungku Penyulingan Minyak Illegal di Musi Banyuasin Dibongkar Mandiri
Komisi III DPR Pertanyakan Polda Riau Pasang Plang Bicara di Lahan PT TBS
Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa, Dirjen PP Beri Masukan
Tarif Baru Tol Pekanbaru-Dumai Belum Diberlakukan, Ini Sebabnya
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Chicco Jericho Desak Polda Riau Usut Tuntas Kematian Gajah di TNTN Tesso Nilo
Total 19 Tungku Penyulingan Minyak Illegal di Musi Banyuasin Dibongkar Mandiri
Komisi III DPR Pertanyakan Polda Riau Pasang Plang Bicara di Lahan PT TBS
Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa, Dirjen PP Beri Masukan
Tarif Baru Tol Pekanbaru-Dumai Belum Diberlakukan, Ini Sebabnya