RIAUIN.COM - Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat terus melakukan langkah strategis dalam menekan jumlah gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi atau stunting.

Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati saat Rakerda di Padang, Senin mengatakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 sudah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan dan prevalensi stunting di Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 23,3 persen menjadi 25,2 persen.

"Terjadi peningkatan sebesar 1,9 persen dibandingkan tahun 2021," kata dia dikutip dari antara.

Menurut dia, dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar pada 2022 terdapat tujuh kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan angka prevalensi stunting, dan 12 daerah mengalami penurunan.

Ia mengatakan angka ini selaras dengan Total Fertility Rate (TFR) yang tinggi dan angka kematian bayi yang tinggi terutama tiga kota dan kabupaten.

"Ini menjadi perhatian kita bersama untuk bisa melakukan upaya-upaya strategis dalam penurunan stunting," kata dia.

Ia mengatakan percepatan penurunan stunting sesungguhnya dapat dicapai bersama-sama dengan konvergensi melalui Kolaborasi Pentahelix.

Peran pemerintah di dalamnya banyak lintas sektor harus didukung oleh Dunia Usaha, BUMN, BUMD, Akademisi, pakar, media serta peran serta masyarakat.

"Kita mohon dukungan lintas sektor dapat memberikan intervensi dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama lokus prioritas sehingga terwujud sumber daya manusia unggul yang sehat dan berkualitas di Sumatera Barat," kata doa.

Pihaknya juga mencatat Kinerja Utama (IKU) BKKBN untuk Sumatera Barat dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik diantaranya Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Barat tahun 2022 adalah 2,46. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya 2.60 dan untuk capaian lainnya masih menunggu pengolahan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 (PPK 2022).

Kemudian untuk menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR) masih 50,60 persen, kebutuhan Ber-KB yang belum terpenuhi (unmetneed) masih cukup tinggi yaitu 11,8 persen dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) yaitu 11 dari 1.000 Wanita Usia Subur.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) masih 53,54 dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) masih 22,2 tahun.

Dari hasil perhitungan BPS dari Sensus Penduduk, TFR Sumatera Barat mengalami penurunan dari 2,91 menjadi 2,46 dan capaian ini didukung dengan menurunnya kelahiran remaja di usia 15-19 tahun dari 28 menjadi 14,17. Tentunya penurunan fertilitas ini dapat menurunkan rasio ketergantungan dan berpeluang terciptanya bonus demografi.

Capaian TFR per kabupaten dan kota, ada 9 daerah yang TFR masih di atas TFR Provinsi dan 10 kabupaten dan kota sudah berada di bawah TFR Provinsi.

"Angka TFR Kota Padang sudah mendekati replacement level sebesar 2,1," kata dia.

Ia mengatakan semakin banyak jumlah kelahiran tentunya resiko kematian pada bayi akan meningkat dan dari hasil Sensus Penduduk Sumatera Barat dapat lihat tiga daerah yang tertinggi angka kematian bayi.

"Ini juga selaras dengan tingginya TFR di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok Selatan," kata dia.

Sementara Sekdaprov Sumbar Hansastri mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara efektif dan sesuai data per nama dan per alamat.

"Kita punya data siapa saja yang stunting dan dapat dicegah secara langsung mulai dengan melakukan intervensi terhadap anak berisiko stunting," kata dia. (*)